Politik

Aliansi Buleleng Jaya Pertanyakan Lokasi Bimtek KPPS

KPU Dinilai Tak Transparan Anggaran dan Dinilai Tidak Netral

Quotation:

Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Bawaslu Bali harus bersikap, karena tindakan tersebut menunjukkan KPU Buleleng sudah tidak bisa menjaga netrallitasnya di dalam penyelenggaraan Pemilu,” desak Ketua ABJ, Drs Ketut Yasa.

Singaraja, SINARTIMUR.com – Setelah pelantikan serentak pada Kamis (25/1/2024), ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Buleleng mendapatkan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Bimbingan teknis dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah masing-masing itu, dijadwalkan dari tanggal 26 hingga 29 Januari 2024 yang dimonitor oleh tim dari KPU Kabupaten Buleleng dan KPU Provinsi Bali, bertempat di hotel milik salah satu ketua partai besar di Buleleng.

Sayang Ketua KPU Bulelneg Komang Dudhi Udiyana, dikonfirmasi via akun WhatsApp (WA) Selasa (30/1/2024) sore pukul 16.05 wita tentang jumlah peserta bimtek, jumlah anggaran untuk bimtek dan lokasi penyelenggaraan bimtek, tidak dijawab hingga Rabu (31/1/2024) pagi pukul 09.00 wita.

Akibatnya, terjadi reaksi keras dari publik terutama dari Aliansi Buleleng Jaya (ABJ) yang getol melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Bali Utara. Kurang adanya informasi keterbukaan anggaran pembiayaan tahapan Pemilu 2024 dari KPU Buleleng, membuat Ketua ABJ, Drs Ketut Yasa, khawatir. Kekhawatir Yasa itu bukan tanpa alasan, karena kini bangsa ini dihebohkan dengan berita tentang penyalahgunaan dana KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).

“Munculnya berita dana KPPS dikorupsi di media sosial yg terjadi di Sleman Jogjakarta, kini di Buleleng, sesuai berita yg dilansir KPU Buleleng juga tidak membuka secara gamblang dalam menyampaikan anggaran dan lokasi pelantikan dan penyelenggaraan Bimtek terhadap anggota KPPS Buleleng tersebut,” cuit Yasa dalam akun Fbnya, Selasa (30/1/2024) sore.

 

“Bimtek yang terselenggara dari tanggal 26-29 Januari 2024 tersebut yang dimonitor oleh Tim dari KPU Buleleng dan KPU Bali tersebut, tidak menyampaikan secara jelas berapa anggaran yang dihabiskan serta dimana diselenggarakan. Berhembus isu di masyarakat bahwa pelaksanaan Bimtek dilakukan di salah satu hotel milik salah satu Ketua Partai Penguasa di kawasan Tukadmungga. Hal ini tentu mengundang berbagai tanggapan masyarakat, mengapa tidak dilakukan di tempat yg NETRAL, ada apa KPU dengan Ketua Partai tersebut? Padahal Pemkab punya Gedung Kesenian Gde Manik di Jalan Udayana, juga punya Gedung Imaco/Mr.Poedja di ex-Pelabuhan Buleleng, juga punya Gedung Wanita Laksmi Graha, yang tentu sangat sangat strategis dan NETRAL,” kritik Yasa.

ABJ mendesak Bawaslu Buleleng dan Bali harus segera menyikapi reaksi negatif dari publik tentang lokasi penyelenggaraan Bimintek bagi KPPS yang dinilai tidak netral itu. “Mestinya kalau betul sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat dengan diselenggarakannya Bimtek di tempat yang tidak netral dan milik salah satu Ketua Partai, Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Bawaslu Bali harus bersikap, karena tindakan tersebut menunjukkan KPU Buleleng sudah tidak bisa menjaga netrallitasnya di dalam penyelenggaraan Pemilu,” desak Yasa seraya meminta DKPP untuk memeriksa Ketua KPU Buleleng. “Untuk itu dimohon agar DKPP segera turun melakukan tindaklanjut atas pelanggaran Penyelenggara Pemilu 2024,” desak Yasa.

Writer: Francelino
Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button