Politik

Bawaslu Bali Gelar Rakor Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif di Buleleng

Quotation:

Pengawasan diperlukan untuk memastikan Pemilu bersih, transparan dan berintegritas dari sisi pemnyelenggara dan penyelenggaraan,” jelas Wiratmaja.

Lovina, SINARTIMUR.com – Bawaslu Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Buleleng. Rakor yang menampilkan dua narsumber yakni anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani, SE, MM, MH, dan penggiat Pemilu Ketut Wiratmaja, SH, dipusatkan di Hotel Banyualit Lovina, Kamis (4/4/2024).

Ketut Wiratmaja yang tampil pertama membawa materi bertajuk “Partisipasi Masyarakat Mengawal Demokrasi”. Wiratmaja memaparkan, Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata dia, paradigma pengawasan Pemilu saat ini adalah mengutamakan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan.

Pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada sangatlah penting yakni untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pengawasan ini juga diperlukan untuk memastikan hak politik seluruh masyarakat terlindungi. “Pengawasan diperlukan untuk memastikan Pemilu bersih, transparan dan berintegritas dari sisi pemnyelenggara dan penyelenggaraan,” jelas Wiratmaja.

Diuraikan Wiratmaja, pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi juga untuk mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat, serta mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrumen penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. “Serta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat,” sambungnya lagi.

Oleh karena itu Wiratmaja yang kini sebagai Ketua Umum KONI Buleleng itu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pesta demokrasi dengan hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, ikut serta secara aktif dalam setiap tahapan Pemilu. “Yang terpenting masyarakat juga harus melakukan pemantauan atau pengawasan Pemilu. Dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan kepada pengawas Pemilu,” ajaknya.

 

Lalu apa peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif? Wiratmaja menyebutkan bahwa peran partisipatif masyarakat adalah memberikan informasi awal, melakukan upaya pencegahan pelanggaran, mengawasi atau memantau, dan melapor.

Sementara narasumber kedua dari Bawaslu Bali Ketut Ariyani menyoroti dua hal utama yakni pertama seputar infromasi tentang penyelenggaraan Pemilu, dan kedua seputar pengawasan partisipatif.

Apa itu pengawasan partisipatrif? Ariyani menjelaska, Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No 2 Tahun 2023 menyatakan Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

“Apa Tujuan diselenggarakannya pengawasan partisipatif? pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan,” urai Ariyani.

Ariyani memaparkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, kata dia, penyelenggaraan Pemilu berjalan Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil) dan demokratis. “Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pmilihan Umum,” pungkas Ariyani.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button