Quotation:
Mengingat sebuah data merupakan sumber dari kita dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang baik, benar dan tepat,” tegas Kadis Suwarmawan.
Singaraja, SINARTIMUR.com -Sebagai salah satu perwujudan visi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, BPS merilis data statistik melalui berbagai media salah satunya dalam bentuk publikasi.
Terkait hal tersebut, BPS Kabupaten Buleleng bersama SKPD terkait di lingkup Pemkab Buleleng melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Buleleng Dalam Angka atau Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 di Hotel Puri Saron, Jumat, (17/2/2023).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Made Bimbo Abdi Suardika ini mengambil topik “Penyusunan Pulikasi Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2023 dan Statistik Sektoral.
Agenda yang dibahas dalam kegiatan ini yakni, Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Kabupaten Buleleng dan rekomendasi kegiatan statistik, penyusunan publikasi Kabupaten Buleleng dalam angka 2023 serta sosialisasi E-Wali data dari Diskominfosanti Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini diadakan bertujuan untuk konfirmasi, verifikasi data, dan diskusi dengan instansi sumber data yang berkontribusi memberikan data sektoral dalam penyusunan Publikasi Kabupaten Buleleng Dalam Angka. Publikasi DDA tersebut akan dirilis tanggal 28 Februari 2023 dengan memuat data yang akurat dan terkini.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan yang hadir kegiatan tersebut memberikan arahan bahwa publikasi DDA sangat penting dilakukan.
“Mengingat sebuah data merupakan sumber dari kita dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang baik, benar dan tepat,” tegas Kadis Suwarmawan.
Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian sertifikat penghargaan kepada 5 kontributor data dengan kerja sama terbaik.
Kontributor tersebut yakni, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (frs)
