Pemerintahan

Hak Klarifikasi: Dugaan Pungli SPAM Air Desa Tegallinggah, Pemdes Kasih Klarifikasi

Singaraja, SINARTIMUR.com – Isu adanya dugaan pungli pengadaan program Hibah Air Minum Perdesaan yang didukung tiga Kementrian yakni Kementrian PUPR,Kementrian PPN/Banpenas, Kementrian Keuangan di Kabupaten Buleleng, Bali, melalui dana APBN tahun 2021 terdapat di Kecamatan Sukasada Desa Tegallinggah, tidak benar.

Perbekel Desa Tegalinggah, Ketut Mudarma, yang akrab disapa Lempung didampingi Ketua BUMDes Gede Wardana, dan Ketua BPD Gede Ari Swedana angkat bicara, Jumat (14/1/2022).

atas dugaan pungli yang dilempar masyarakatnya terhadap pungutan BUMDes kepada 100 warga Bukit Sari selaku penerima bantuan pemerintah yang hak klolanya diserahkan ke desa melalui BUMDes dihadapan pengacaranya (14/1/2022) mengatakan,

“Banyak sejarah Desa Tegalinggah dimiliki, dari dulunya menggunakan sumur bor sekarang sudah bisa dari hulu mengambil sumber air. Isu yang dilemparkan oknum itu kami sangat sesalkan bahka sakit hati mendengarkan bahwa BUMDes kami dikatakan pungli padahal kami dibawah bekerja cukup menguras tenaga bersama tim. Dan lemparan isu ini kami sangat terkejut padahal BUMDes kami memiliki laba hampir Rp 48 juta sekarang sehingga BUMDes kami lebih maju,” tandas Perbekel Mudarma dalam klarifikasinya.

“Jadi apa yang disampaikan oknum itu tidak benar bahkan kami sudah pernah dipanggil Polda Bali untuk klarifikasi data tersebut dan Kejaksaan dan tidak ada katanya penyelewengan serta kami bekerja semaksimal,” ungkap Perbekel Mudarma.

Pernyataan senada diungkapKetua BUMDes Gede Wardana. “Kami dibawah bersama Pak Kades yang memberikan mandat untuk melaksanakan program ini sehingga perjalanan sukses, setelah adanya terpaan isu kami dikatakan pungli kurang menerima dan kami sesuai SOP dari PU dan BUMDes yang kami kelola sama sekali tidak ada pungli dan itu sesuai kesepakatan konsumen,”papar Wardana.

Ketua BPD Gede Ari Swedana juga angkat bicara. “Apa yang disampaikan Pak Kades, Ketua BUMDes itu benar dapat kami luruskan dasar hukumnya itu sudah ada dan apa yang dikatakan BUMDes kami pungli tidak benar. Kami selaku pengawas bukan saja BUMDes kita awasi juga pemerintahan desa dan apa yang kami serap di masyarakat itu tidak benar dan itu kami pulihkan nama desa dalam hal ini nama baik BUMDes apa siapa yang menghembuskan isu itu. Desa kami selama ini telah berjalan dengan baik, baik dari segi pembangunan maupun hal lain bahkan pengelolaan BUMDes sudah ada kemajuan dari bantuan PAM Simas tiga kementrian. Semua yang dakukan sudah ada regulasi,”jelasnya.

Diketahui, bantuan tersebut sebenarnya diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 100 KK di Dusun Tegallinggah, namun kini hanya 7 KK warga menerima bantuan tersebut dan bantuan akan diswakelola setelah air mengalir oleh BUMDes Dwi Tunggal. Dana warga dikenakan biaya perkubik air Rp 2000.

Dengan klarifikasi ini maka segala perselisihan pendapat antara masyarakat dengan pengelola program dan Pemdes Tegallinggah selesai. frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: