Nasional

Kabar Gembira Buat 72 Warga Eks-Transmigrasi Tim-Tim di Sumberkelampok

Sudah DI-ACC Pemerintah Pusat, Segera Terima Sertifikat

Quotation:

Sedang kita proses agar cepat keluar sertifikat pekarangan, bagi yang setuju dulu. Penyerahannya segera. Karena ini sudah cukup lama juga,” ujar Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya.

Singaraja, SINARTIMUR.com – Ada kabar gembira buat warga eks-transmigrasi Timor-Timur (Tim-Tim) kini Timor Leste, yang mendiami kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Betapa tidak? Sekitar 72 KK yang menempati kawasan itu sejak akhir tahun 2000, akan segera mendapatkan sertifikat pekarangan. Meski yang akan diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya kepada 72 KK yang setuju.

Untuk diketahui, sebenarnya ada 107 KK eks-transmigrasi Tim-Tim yang akan diberikan sertifikat atas lahan yang mereka tempati selama ini. Hanya saja, 35 KK menolak bila pemerintah hanya memberikan lahan pekarangan saja. Mereka ingin lahan yang diberikan sekaligus dengan lahan garapan di wilayah yang telah mereka tempati sejak tahun 2000 itu.

Sementara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI baru menyetujui untuk melepas lahan pekarangan, yang masing-masing KK mendapatkan 4 are. Selain juga melepas lahan untuk fasilitas umum. Total luasan keseluruhan yang dilepas sebesar 7,8 hektar.

“Sedang kita proses agar cepat keluar sertifikat pekarangan, bagi yang setuju dulu. Penyerahannya segera. Karena ini sudah cukup lama juga,” ujar Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, pada Kamis (30/5/2024) usai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Buleleng dan Analisis Data Penatagunaan Tanah Kecamatan Gerokgak, yang berlangsung di kawasan Lovina.

 

Rudi mengatakan pihaknya memahami aspirasi masyarakat mengenai lahan garapan. Namun untuk hal itu, banyak lembaga yang memiliki kewenangan dan legalisasi. Mengingat warga eks-transmigrasi Tim-Tim menempati kawasan HPT.

Meski begitu, Rudi mengatakan dalam perjalanan nantinya akan menemukan solusi terkait lahan garapan untuk dilepas kepada masyarakat. Tetapi yang terpenting, bidang tanah di Bali dapat bermanfaat.

Pihaknya mengaku akan melakukan pendekatan dengan 35 KK yang menolak pensertifikatan lahan pekarangan saja. Hal ini agar permasalahan tanah tersebut dapat segera teratasi. Selain dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami akan akan bertemu dengan mereka, ingin tahu apa keberatannya. Kalau keberatan sesuai dengan kewenangan kami, pasti akan kami atensi,” sambungnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengaku pihaknya hanya bisa memfasilitasi penyelesaian masalah tanah tersebut dengan pemerintah pusat. Mengingat wewenang lahan tersebut milik pemerintah pusat.

Mengenai masyarakat yang menolak, Lihadnyana mengatakan pihaknya juga akan melakukan pendekatan. Agar tidak terjadi kerawanan-kerawanan karena adanya pro dan kontra antar warga eks-transmigrasi Tim-Tim.

Kata Lihadnyana, SK untuk lahan pekarangan sudah selesai dan keluar. Hanya saja masyarakat menginginkan agar lahan garapan juga bisa diberikan kepada mereka sebagai hak milik. Hal itu tentu menyulitkan, mengingat lahan tersebut masih masuk dalam kawasan hutan.

Pj Bupati Buleleng itu juga mengaku sudah mencari sejumlah opsi terkait lahan garapan tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan lahan tersebut dari RTRW Provinsi Bali atau dibebaskan dari kawasan hutan.

“Sebenarnya boleh gunakan lahan garapan untuk kegiatan ekonomi, tapi mereka maunya minta jadi hak milik. Sudah dicarikan skema, agar mudah dimohonkan. Kalau cari lahan pengganti, belum kepikiran kesana,” pungkas Pj Bupati Bulelen, Lihadnyana.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button