Kasus Mogok Kerja Paramedis di RSUD Tangguwisia: Dewan asal Buleleng Ramai-Ramai “Keroyok” Pj Bupati

Quotation:

Jaspel tidak dibayar hingga 6 bulan tidak tepat itu. Dari awal mestinya diurai problemnya,sejak awal harus ada evaluasi setiap SKPD karena disitu letak keberhasilan seorang pemimpin,” kritik Kresna Budi.

Singaraja,SINARTIMUR.com – Anggota Dewan asal Kabupaten Buleleng baik di DPR RI, DPRD Bali dan DPRD Buleleng, kompak keroyok Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana soal tidak dibayarnya jasa pelayanan (Jaspel) paramedis di RSUD Tangguiwisa, yang memicu akan mogok kerja paramedis Senin (2/10/2023).

Berita sebelumnya dua wakil rakyat dari PDI Perjuangan yakni Ketut Kariyasa Adnyana (DPR RI) dan Gede Supriatna, SH (Ketua DPRD Buleleng) ramai-ramai mendesak Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana untuk segera menyelesaikan Jaspel paramedic di RSUD Tangguwisia yang tidak dibayar selama 6 bulan di tahun 2023 ini.

Kini giliran legislator dari Renon IGK Kresna Budi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, mereaksi keras sikap cuek Pemkab Buleleng yang tidak membayar Jaspel paramedic di RSUD Tangguwisia itu.

Politisi “Jas Kuning” ini menyebut kejadian itu sangat disayangkan karena sejak awal mestinya dibangun komunikasi.Bahkan menurutnya harus dilakukan evaluasi dimasing-masing SKPD agar peristiwa yang terkait hak mendasar tidak terabaikan.
“Jaspel tidak dibayar hingga 6 bulan tidak tepat itu. Dari awal mestinya diurai problemnya,sejak awal harus ada evaluasi setiap SKPD karena disitu letak keberhasilan seorang pemimpin,” kata Kresna Budi, Senin (2/10/2023) malam.

Menurutnya,keberhasilan tidak saja diukur dari kemampuan membangun gedung,taman kota dan lainnya.Karena tolok ukurnya tidak saja soal bangunan fisik tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Soal pendidikan,kesehatan,pertanaian dan peternakan kebutuhan yang pokok didahulukan.Terlebih soal Jaspel tenaga kesehatan tidak dibayar selama setahun,hal itu cukup keterlaluan.Karena inti pemerintahan itu ada di pelayanan,”imbuh Kresna Budi.

Karena itu,kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali ini,seharusnya ada perbaikan pada system pembukuan setiap pegawai sesuai masa kerja setiap bulan.”Ini sampai enam bulan tidak terbayar bagiamana ceritanya itu,karena gaji itu kebutuhan mendasar.Jangan bicara proyek dulu lah sebaiknya perbaiki dulu kedalam,”sambung Kresna Budi menyangkan.

Bahkan katanya lebih lanjut,harus ada perubahan mindset soal keberhasilan kepemimpinan.Karena hasil akhir sebuah pemerintahan adalah memperbesar peluang kesejahteraan.“Ini tidak boleh terjadi karena jasa perawatan itu merupakan imbal balik atas jasa pelayanan karena itu akan meminimkan keluhan masyarakat.Bahkan politik jangan masuk ke ranah ini karena akan mengganggu tupoksinya,”ujarnya.

Anggaran untuk kesehatan hampir sama besarnya dengan pendidikan.Jangan sampai kondisi itu menyebabkan lebih besar pasak dari tiangnya.”Ada uang segitu ya segitu dikelola jangan berlebihan dan membebani,perbaiki kedalam dululah,bagaiamana bisa keluar kalau kedalamnya masih tidak bagus,”tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat jasa pelayanan (Jaspel) tidak dibayar sejumlah tenaga medis di RSUD Tangguwisia melakukan mogok kerja. Para tenaga medis itu merasa kecewa karena sejak 6 bulan belakangan jaspel mereka tidak terbayarkan. Bahkan belum ada kepastian kapan jasa layanan medis itu akan mereka terima.

Disebutkan, menurut Dirut RSUD Tangguwisia dr. Putu Karniasih jumlah jaspel yang masih nyangkut dan belum terbayarkan sebanyak Rp 2 miliar lebih dan itu,katanya,meliputi semua karyawan rumah sakit sebanyak 195 orang. Keterlambatan pembayaran tersebut terhitung piutang rumah sakit yang permohonan pembayarannya menyesuaikan.Hanya saja kali ini terlambat padahal sudah diusulkan melalui anggaran perubahan APBD.

“Sudah saya usulkan diperubahan semua kekurangan termasuk piutang melalui Dinas Kesehatan lanjut ke TAPD.Sebelumnya lancar saja dan saya tidak harus sampai audiensi ke Pj bupati.Dan kenapa kali ini terhambat yang bisa menjelaskan ini ya TAPD terlebih saya hanya bawahan Dinas Kesehatan,” ungkapnya. (frs)