Hukum

Kasus Serobotan Tanah: Penyidik Lakukan Verifikasi Lapangan

Quotation:

Di dalam batas-batas yang ditujukan oleh warga masyarakat ada Bhabinkamtibmas, bahwa memang benar objek itu sesuai dengan di SHM yang dimiliki Arta Wirawan,” ucap Budi Hartawan.

Singaraja, SINARTIMUR.com – Kelian Adat Desa Anturan dan Perbekel Anturan kini tidak bisa tidur menyenyak. Ini lantaran laporan Nyoman Arta Wirawan melalui penasehat hukumnya Adv Budi Hartawan, SH, CHt, Ci, dari kantor B&S Law Office, Budi Hartawan, SH, CHt, Ci & Partner di Jalan Patimura No 8 Singaraja, telah ditindaklanjuti penyidik Unit II Satreskrim Polres Buleleng.

Yang teranyar, Jumat (3/5/2024), tim penyidik Unit II Satreskrim Polres Buleleng berdama petugas BPN Buleleng melakukan pengukuran sesuai sertifikat hak milik Arta Wirawan di lokasi sengketa Desa Anturan.

Salah satu anggota tim di kantor B&S Law Office, Budi Hartawan, SH, CHt, Ci & Partner di Jalan Patimura No 8 Singaraja, Ketut Suartika alias Nyok yang hadir dalam acara pengukuran itu menjelaskan bahwa pengukuran tanah oleh BPN Buleleng disaksi penyidik Unit II Satreskrim Polres Buleleng berjalan lancar tidak ada kendala apa-apa. “Para penyanding atau masyarakat di sekitar tanah itu tidak ada yang memprotesnya. Aman, lancar, dan sukses,” ucap Nyok.

Adv Budi Hartawan menceritakan bahwa dirinya menempuh jalur hukum setelah ia diberi kuasa oleh Nyoman Arta Wirawan. Menariknya, kata dia, penyidik Unit II Satreskrim Polres Buleleng telah meninndaklanjuti laporan yang disampaikan pertanggal 12 April 2024 ini dengan baik.

“Untuk membuktikan kebenaran itu, tim penyidik hari ini (Jumat 3 Mei 2024) telah melakukan pengukuran kembali terhadap tanah yang menjadi objek sengketa,” ucap Budi Hartawan.

 

“Di dalam batas-batas yang ditujukan oleh warga masyarakat ada Bhabinkamtibmas, bahwa memang benar objek itu sesuai dengan di SHM yang dimiliki Arta Wirawan,” paparnya.

Budi Hartawan mengajak semua pihak untuk memantau proses penanganan kasus ini agar kliennya segera memperoleh kembali tanah miliknya.

Di atas objek sengketa itu, beber Budi Hartawan, terlapor membangun Gedung Olahraga (GOR) dengan anggaran APBD. “Mestinya Pemda Buleleng hati-hati tidak boleh memberiika dana hibah kalau itu di atas tanah pribadi,” tegasnya.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button