Nasional

LSM GENUS Tolak Lokasi Bandara di Gerokgak

Desak Dewan Hapus Penyebutan Kecamatan untuk Lokasi Bandara di RTRW Buleleng

Quotation:

Mudah-mudahan bisa diperbaharui. Kami tidak bisa memastikan jawabannya bisa atau tidak. Apapun hasilnya akan kami sampaikan kembali,” ucap Mangku Budiasa.

Singaraja, SINARTIMUR.com – LSM Gema Nusantara (GENUS) pimpinan Antonius Sanjaya Kiabeni menggerudug DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja, Bali, Selasa (9/7/2024) siang.

Massa LSM GENUS hadir di rumah rakyat itu untuk menyampaikan sikap penolakan mereka terhadap lokasi Bandara Bali Baru di Kecamatan Gerokgak, sebagaimana dicantumkan dalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng tahun 2024-2044.

Antonius Sanjaya Kiabeni alias Anton dengan massanya menolak bagian dalam RTRW Kabupaten Buleleng yang menyebut l Kecamatan Gerokgak untuk lokasi pembangunan bandara Bali Baru.

Anton dengan lantang menyampaiakn penolakan saat rapat yang digelar Pansus DPRD RTRW Buleleng dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Nusantara (Genus) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Buleleng.

Anton mengatakan pihaknya menolak adanya penyebutan nama kecamatan dalam Ranperda RTRW tersebut. Alasannya, agar tidak terjadi konflik kepentingan akibat adanya penyebutan atau penunjukkan nama wilayah itu.

 

Penolakan penyebutan nama Kecamatan Gerokgak sebagai alternatif lokasi Bandara Bali Utara didasari oleh beberapa alasan, diantaranya melanggar UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, karena lokasi berada di kawasan hutan lindung.

Pencantuman nama Kecamatan Gerokgak sebagai lokasi bandara di ranperda RTRW Buleleng tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, seperti RPJM Nasional 2020-2024 dan PP Nomor 13.

Aktivis yang tinggal di Kampung Baru itu menyarankan, agar dalam RTRW Buleleng hanya menyebutkan Kabupaten Buleleng dalam penentuan lokasi bandara. Baik itu di wilayah barat maupun timur.

“Kami mendorong lokasi Bandara Bali Baru di Buleleng tidak usah disebutkan di kecamatan mana, di dalam RTRW. Karena itu akan memunculkan konflik sebagai pemantik,” tandas Anton.

Dikatakannya, kebijakan di daerah sudah seharusnya mendukung dan mendorong kelancaran program dari pemerintah pusat dan presiden. Agar penyusunan perda RTRW tidak ada kaitan dengan kepentingan, yang malah menyengsarakan masyarakat sebagai pemanfaat ruang.

Jika pembangunan bandara, kata dia, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, maka RTRW di Kabupaten Buleleng bisa dilewati begitu saja. Apalagi presiden yang menentukan lokasi yang sekiranya sesuai.

Sehingga dengan penghapusan penyebutan kecamatan dalam ranperda RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2024-2044, tegas Anton, setidaknya konflik kepentingan antar pejabat tidak terjadi. Yang kemudian mewujudkan dan memuluskan pembangunan bandara Bali baru.

Ia mengingatkan Dewan bahwa jangan sampai ada hal-hal teknis yang kemudian menghancurkan substansi yang ada. “Kalau sekarang dikatakan di Gerokgak, kalau presiden nanti bawa ke timur? Kan konflik lagi. Lebih baik biarkan natural, biarlah apa adanya sesuai dengan kajian,” tegas Anton lagi.

Bagaimana reaksi Dewan? Ketua Pansus DPRD RTRW Buleleng, Putu Mangku Budiasa yang memimpin pertemuan itu menjelaskan bila dalam Ranperda RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2024-2044, dalam Pasal 21 ayat (2), ditetapkan lokasi Bandara berada di Kecamatan Kubutambahan atau Kecamatan Gerokgak.

Pihaknya pun sempat melakukan tahap asistensi di Kementerian ATR/BPN, namun tidak ada perubahan. Hingga saat pembahasan lintas sektor antar kementerian, ada koreksi dari Kementerian Perhubungan mengenai penetapan lokasi bandara Bali baru.

Mangku Budiasa mengungkapkan bila dari versi Kementerian Perhubungan, belum ada penetapan lokasi bandara di Buleleng. Namun hanya ada Perbup tentang RDTR untuk Kawasan Terpadu Batu Ampar.

Dalam RDTR itu juga disebutkan ada satu titik kawasan pembangunan bandara Bali baru di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak. Hasil koreksi itu yang kemudian boleh ditetapkan pada perda dengan menyebutkan Kecamatan Gerokgak.

“Kami Pansus tetap bertahan, bagaimana tidak hanya satu kecamatan, agar lebih fleksibel. Di kecamatan manapun sepanjang masih di wilayah Kabupaten Buleleng, masih mungkin dibangun Bandara,” ujar Mangku Budiasa.

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan itu bahwa hal itu kemudian menjadi salah satu masukan untuk pembahasan di Kementerian ATR/BPN, yang disusul keluarnya surat substansi yang berlaku selama dua bulan. Yakni sampai dengan tanggal 24 Agustus, untuk dilakukan evaluasi.

Mengenai aspirasi dari LSM Genus, Pansus DPRD RTRW Buleleng mengaku menerima aspirasi tersebut. Yaitu tidak mencantumkan nama kecamatan, tetapi menyebutkan secara umum saja yakni Kabupaten Buleleng.

Pasca pertemuan ini, Mangku Budiasa akan segera melaporkan hasil rapat ke pimpinan dewan, serta melanjutkan ke Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat ranperda RTRW kini dalam tahap evaluasi dari pemerintah provinsi.

“Mudah-mudahan bisa diperbaharui. Kami tidak bisa memastikan jawabannya bisa atau tidak. Apapun hasilnya akan kami sampaikan kembali,” tandasnya.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button