BeritaDaerahNasional

Luar Biasa! Gubernur Koster Dipuji Menteri, Disanjung Warga Sumberkelampok

Sumberkelampok, SINARTIMUR.com – Bak pahlawan, Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, dipuji dan disanjung publik. Gubernur Koster dipuji pemerintah pusat melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI DR Sofyan Djalil atas peranan dan jasanya menyelesaikan konflik tanah berkepanjangan di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

“Program yang cukup signifikan hari ini adalah penyelesaian masalah sengketa Sumberkelampok di Bali. Dalam hal ini dukungan yang sangat signifikan dan hands on dari Gubernur Bali menyebabkan kita mampu menyelesaikan dan meredistribusikan tanah yang sengketanya sudah lebih dari 60 tahun,” ucap Menteri Djalil memuji Gubernur Koster di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan ribuan orang secara virtual, Rabu (22/9/2021) siang.

Sementara itu warga Desa Sumberkelampok tidak henti-henti mengeluk-elukan, memuji, dan menyanjung Gubernur Koster. Warga Desa Sumberkelampok sangat-sangat berterima kasih kepada Gubernur Koster karena berkat perjuangan, kegigihan serta komitmen Gubernur Koster, warga Desa Sumberkelampok bisa memiliki sertifikat atas tanah atau lahan yang mereka tempati secara turun-temurun tersebut.

“Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Koster. Saya merasa kayak mimpi. Pak Koster bisa mewujudkan mimpi kami menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Gubernur Koster,” ucap I Wayan Lara Adnyana.

Rasa bangga dan terima kasih juga disampaikan Yosi, seorang ibu muda yang mendapat lahan seluas 4 are lengkap dengan sertifikatnya. “Saya bangga sekali bisa memiliki tanah itu secara sah. Saya terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah membantu menyelesaikan masalah tanah disini dan hari ini saya dan masyarakat lainnya sudah terima sertifikat. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Gubernur,” ujar Yosi bangga.

“Saya bangga sekali. Karena sertifikat tanah yang kami idam-idamkan selama bertahun-tahun bisa terwujud. Terima kasih kepada Pak Gubernur Koster atas jasanya telah memperjuangkan hak kami atas tanah ini sehingga hari ini kami bisa menerima sertifikat. Terima kasih Pak Gubernur Koster,” ujar Kadek Dwi Adnyana.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kelian Desa Pakraman Sumberkelampok, Putu Artana. “Kami serasa masih mimpi, walau kenyataan kami sudah terima sertifikat yang saya mimpi-mimpikan puluhan tahun. Bahkan saya generasi kedua, dari kakek, bapak, dan saya,” ucap Jro Artana.

“Dan bersyukur sekali adanya program reforma agraria melalui Bapak Jokowi, Bapak Gubernur Koster, sekarang ada yag diidam-idamkan masyarakat Sumberkelampok sudah terjawab. Syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Mahakuasa karena masalah ini bisa selesai dan tidak dipunggut biaya sepeser pun,” papar Jro Artana.

Ucapan terima kasih dan sanjungan kepada Gubernur Koster juga datang dari Perbekel Desa Sumberkelampok I Wayan Sawitra Yasa. “Kami sangat, sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Koster yang komitmen terhadap janjinya bisa menyelesaikan konflik agraria di Sumberkelampok ini. Sertifikat ini merupakan hadiah luar biasa buat kami masyarakat Sumberkelampok. Terima kasih banyak Pak Gubernur Koster. Beliau adalah tokoh luar biasa dan berkomitmen, dan rela berkorban untuk masyarakat Sumberkelampok,” ucap Perbekel Sawitra Yasa.

Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, di hadapan ratusan penerima sertifikat menyatakan, “Saya yakin, hari ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga Desa Sumberklampok, karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan secara gratis dibiayai penuh dari APBN, sehingga memiliki kepastian masa depan, setelah mengalami perjuangan yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun, sejak tahun 1960.”

Menurut informasi, cerita Gubernur Koster, warga Desa Sumberklampok telah menempati tanah ini secara turun temurun sejak tahun 1923, pada saat perabasan hutan untuk menjadi kawasan perkebunan oleh Pemerintah Belanda (eigendom verpoonding). Namun warga belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah. Tanah yang ditempati dan digarap seluas 612,93 hektar.

Dipaparkan Gubernur Koster, selama menggarap dan menguasai tanah tersebut, warga belum memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan lahan garapan. Kondisi ini terus berlanjut, karena ketika warga mengajukan permohonan hak milik, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak warga, sehingga warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan digarap. Hal ini mengakibatkan nasib warga semakin tidak jelas, mengingat sejak tahun 1993 masa pengelolaan tanah oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi telah berakhir.

“Setelah mempelajari dokumen riwayat tanah, dan melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, saya dapat mempertimbangkan permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati dan digarap melalui kebijakan Reforma Agraria,” ucap Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
Gubernur Koster mengungkapkan, sebagai bahan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah : pertama, secara faktual warga telah menempati/menggarap tanah secara turun temurun sejak tahun 1923; kedua, warga telah berjuang untuk memperoleh hak atas tanah yang ditempati/digarap sejak tahun 1960; ketiga, secara faktual telah terbentuk Desa Adat Sumberklampok sejak tahun 1930; keempat, secara faktual telah terbentuk Desa Dinas Desa Sumberklampok sejak tahun 1967, Kemudian menjadi Desa dinas yang definitif pada tahun 2000.

“Kemudian saya mengundang Kepala Desa, Bandesa Adat, dan tokoh masyarakat Desa Sumberklampok (Tim Sembilan) untuk melakukan pertemuan guna membahas komposisi pembagian tanah antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak warga. Setelah melalui diskusi yang mendalam, saya menyepakati komposisi pembagian yang diinginkan oleh pihak warga yaitu sebesar 30% (154,23 hektar) untuk Pemerintah Provinsi Bali dan sebesar 70% (359,87 hektar) untuk pihak warga (dari total tanah garapan saja seluas 514,10 hektar). Dengan demikian, pihak warga memperoleh tanah dengan total luas mencapai 458,70 hektar atau sekitar 74,84% (terdiri dari tempat tinggal dengan luas 65,55 hektar, fasilitas umum dan jalan dengan luas 33,28 hektar, dan tanah garapan dengan luas 359,87 hektar). Menurut hemat saya, kebijakan ini sudah merupakan keputusan yang sangat arif dan bijaksana dengan menunjukkan keberpihakan penuh kepada pihak warga Desa Sumberklampok,” ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, KecamatanTejakula itu.

Ditambahkan Gubernur Koster, “Kemudian Saya meminta kepada Badan Pertanahan Provinsi Bali untuk melakukan proses pensertifikatan tanah, melalui kebijakan Reforma Agraria serta agar menyelesaikan sertifikat secara cepat. Saya melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang RI mengenai proses pensertifikatan ini, Beliau sangat menyetujui kebijakan yang Saya lakukan, karena sesuai dengan program Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.”

Ia juga memuji Kakanwil ART/BPN Bali dan jajarannya yang telah dengan sangat cepat menyelesaikan sertifikat tanah pihak warga sesuai rencana, sehingga untuk tahap kedua ini sudah bisa diselesaikan untuk tanah garapan pihak warga sebanyak 813 sertifikat, yang merupakan kelanjutan penyerahan sebanyak 800 sertifikat tanah tempat tinggal yang sudah diserahkan pada tanggal 18 Mei 2021 yang lalu.

“Astungkara, pada hari ini, sudah dapat diserahkan sebanyak 813 sertifikat hak milik tanah garapan kepada warga Desa Sumberklampok, semuanya sudah selesai. Apa yang diperoleh oleh warga sudah sepatutnya disyukuri dengan penuh perasaan yang sedalam dalamnya. Saya pun ikut berbahagia karena dengan niat tulus dan lurus telah berhasil mengupayakan sehingga pada akhirnya warga Desa Sumberklampok telah memperoleh sertifikat hak milik secara gratis dibiayai penuh dari APBN. Sepanjang dalam batas yang wajar dan memenuhi peraturan perundang-undangan, sepantasnyalah negara harus berpihak kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, Saya berharap agar warga memanfaatkan tanah yang dimiliki dengan bijaksana,” papar Gubernur Koster.

“Pada kesempatan ini, mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang RI serta kepada Kepala Badan Pertanahan Provinsi Bali dan jajaran atas kebijakan dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan sertifikat tanah warga Desa Sumberklampok. Semoga kerja yang baik dan dharma bhakti ini akan memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan warga Desa Sumberkelampok dan kita semua,” ucap Gubernur Koster. jun/frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: