Politik

Pahlawan Penyelamat Uang Rakyat Bali Nyoman Tirtawan Dizolimi NasDem

Denpasar, SINARTIMUR.com – Slogan restorasi yang diusung NasDem tercoreng. Bahkan DPP NasDem sendiri yang mencoreng slogannya sendiri. Sebagai bukti, kader NasDem yang pernah menjadi anggota DPRD Bali periode 2014-2019, Nyoman Tirtawan, yang dikenal sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat Bali sebesar Rp 98 miliar di pos KPU Bali saat Pilgub 2018 lalu, malah dizolimi oleh Partai NasDem sendiri.

Figur Nyoman Tirtawan yang merupakan tokoh restorasi sejati dari partai Nasdem justru dipecat tanpa ada alasan yang jelas oleh NasDem. Tirtawan tidak pernah melakukan dosa-dosa yang melanggar AD/ART partai bahkan tidak pernah terjerat tindak pidana pidana kriminal seperti korupsi, tapi justru dihabisi induk partainya, NasDem.

Tirtawan dipecat dari Partai NasDem bersama dengan Kepala Sekretariat DPW Partau NasDem Bali Dian Varindra berdasar Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 17-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Nyoman Tirtawan dan Saudara Dian Varindra dari Keanggotaan Partai NasDem dan Mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Nomor: 1968 6086 1576 7962 dan Nomor: 1585 0381 4770 4000 Atas Nama Saudara Nyoman Tirtawan dan Saudara Dian Varindra, tertanggal 30 Agustus 2021.

Dian Varindra yang akrab disapa Deni mengungkap beberapa kejanggalan mencuat dari terbitnya Surat Keputusan DPP NasDem tentang pemberhentian Nyoman Tirtawan dan Dian Varindra alias Deni.

Salah satunya adalah Surat DPW Partai NasDem Bali perihal permohonan pemberhentian keanggotaan Partai NasDem Nomor 055 & O56 – SI/ DPW – NasDem – Bali / VI / 2021 tertanggal 01 Agustus 2021.

“Jelas terlihat bagaimana Sekretaris NasDem Bali sangat ceroboh dalam menulis surat resmi dimana dalam penomoran surat tertulis VI (enam romawi) sementara surat tertanggal Bulan Agustus,” ungkap Deni.

Bukan hanya itu, Deni juga mengungkap bahwa kejanggalan lainnya terutama terkait keberadaan Ketua DPW Partai NasDem Bali dan tanggal diterbitkan surat permohonan pemecatan Tirtawan dan Varindra dari DPW Partai NasDem Bali. “Coba ditampilkan surat tersebut apakah surat bertandatangan basah atau hasil scan tanda tangan, karena pada tanggal tersebut (1/8/2021) diketahui Ketua DPW NasDem Bali sedang tidak berada di Bali,” beber Deni.

Deni juga mempertanyakan usulan pemberhentian Tirtawan dan dirinya itu berdasar rapat pleno, usulan OKK atau hanya berdasarkan kasak-kusuk beberapa oknum di DPW Partai NasDem Bali yang merasa kepentingan terganggu atas keberadaan Tirtawan dan Varindra.

“Apakah surat usulan pemberhentian kader diterbitkan berdasarkan rapat pleno, usulan OKK atau hanya berdasarkan kasak-kusuk beberapa oknum di DPW NasDem Bali yang gerah dan merasa terancam dengan kehadiran Nyoman Tirtawandan Dian Varindra sebagai kader NasDem,” ucap Deni lagi.

“Perlu dicatat bahwa baik Tirtawan maupun Varindra hanya kader biasa, bukan pengurus Partai NasDem. Lalu kenapa sampai harus terjadi pemecatan yang SKnya ditandatangani langsung oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem. Perlakuan khusus ini sangat aneh karena I Wayan Arthadipa, mantan Dewan Pembina Partai NasDem Bali saat mendapat penjaketan dari Golkar Bali tak sampai mendapat ganjaran hukuman berupa SK pemecatan,” ungkap Deni membongkar kebobrokan oknum-oknum penjilat di DPW Partai NasDem.

Deni juga membongkar aksi pembelotan yang dilakukan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buleleng Made Suparjo yang jelas-jelas melanggar peraturan organisasi dengan berkampanye untuk Caleg Partai Golkar, Ketut Sudikerta. “Begitu pula Ketua DPD Partai NasDem Buleleng yang jelas-jelas melanggar Peraturan Organisasi dimana terekam dalam video sedang mengarahkan masyarakat untuk memilih Sudikerta sebagai caleg DPR RI 2019 dari Partai Golkar,” ungkap Deni membongkar pengkhianatan Suparjo terhadap Partai NasDem.

Dipaparkannya, “Padahal diketahui keduanya sangat berjasa dalam membesarkan Partai NasDem selama kurun waktu 6 tahun terakhir.”

Diuraikan Deni, Tirtawan sudah bekerja dengan baik selaku anggota Dewan di Tingkat Provinsi Bali mewakili Partai NasDem dari dapil 5 Buleleng. Ini bisa dibuktikan dengan kenaikan suara Tirtawan pada Pemilu 2019 lebih dari 100 persen dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu.

“Selama menjadi wakil rakyat, Tirtawan mengemban amanah sesuai dengan marwah dan garis kebijakan Partai NasDem. Prinsip-prinsip NasDem dijalankan dengan baik, seperti tidak mengambil yang bukan hak alias korupsi. Tirtawan dengan bersuara vokal di DPR Provinsi Bali bahkan telah menyelamatkan anggaran Pilgub Bali sebanyak Rp 104 miliar,” beber Deni.

Merunut kejadian yang telah berlalu, Deni menyatakan dapat diduga pemecatan ini berawal dari laporan Dian Varindra ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik oleh Somvir.

“Karena dalam SK DPP disebut bahwa pemecatan Tirtawan berdasarkan surat pengunduran diri Tirtawan tertanggal 25 Januari 2020, kenapa proses pengusulan dan pemecatan memakan waktu sangat lama. Dan baru dipercepat prosesnya setelah Somvir diadukan ke Polda Bali,” jelasnya.

“Jika hal ini benar maka patut diduga ada sesuatu sehingga Partai NasDem Bali seolah tersandera dan pasang badan untuk Somvir,” sambung Deni lagi.

“Sehingga tidak salah bila kita kembali mengingat masa-masa dimana Somvir bersama Suparjo menyerahkan sejumlah uang kepada DPW Partai NasDem Bali dengan alasan untuk menyewa Kantor sekretariat, sementara DPW juga telah menerima bantuan dari pihak lain untuk urusan pembayaran sewa kantor tersebut,” ungkap Deni seraya menambahkan, “SK DPP ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar keganjilan dan kejanggalan yang tengah terjadi di NasDem Bali.”

Bagaimana komentar Tirtawan? Nyoman Tirtawan yang dikonfirmasi media ini menanggapi pemecatannya dengan santai.

Pahlawan penyelamat uang rakyat Bali Rp 98 miliar dari pos KPU Bali saat Pilgub Bali 2018 lalu itu mengaku dirinya tidak habis pikir dengan sikap induk partainya yang dianggap arogan.

Pasalnya Tirtawan dipecat oleh partai besutan Surya Paloh ini tanpa alasan jelas dan tidak berdasar hukum. Pemecatan ini pun dianggap janggal, penuh konspirasi selain juga tidak sesuai dengan AD/ART Partai NasDem.

“Ada dugaan konspirasi. Pemberhentian saya dari NasDem tanpa ada bukti pelanggaran AD/ART partai. Satu inci pun tidak ada saya melanggar AD/ART,” ucapTirtawan.

Tirtawan mengaku bahwa dulu memang benar dirinya melayang surat pengunduran diri dari Partai NasDem, namun tidak diperbolehkan oleh DPP Partai NasDem Julie Lasikodat yang kini menjabat Ketua DPW Partai NasDem Bali. “Dulu saya mengajukan pengunduran diri tapi tidak diperbolehkan. Katanya surat pengunduran diri saya sudah dirobek-robek sama Ibu Julie Laiskodat (Ketua DPW NasDem Bali) dan ada Niluh Djelantik juga dari DPP,” cerita Tirtawan seraya menambahkan,”Saya heran ketika sekarang malah sikap kontras ditunjukkan DPP NasDem dengan secara arogan melakukan pemecatan kepada dirinya tanpa mekanisme sesuai AD/ART Partai NasDem.”

“Karena waktu itu saya dilarang mundur, saya buat e-KTA, dan saya buatkan e-KTA untuk 700 orang lagi, saya kerja untuk partai. Termasuk saat HUT NasDem saya pasang baliho Ibu Julie Laiskodat (Ketua DPW NasDem Bali) dan Bapak Surya Paloh (Ketua Umum NasDem). Di Buleleng hanya saya yang pasang, tidak ada yang lain, tidak juga dari Ketua NasDem Buleleng. Somvir (anggota DPRD Bali Dapil Buleleng dari NasDem) tidak ada pasang,” papar Tirtawan.

Sesuai AD/ART Partai NasDem, Tirtawan lantas membeberkan kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang kader atau pengurus partai bisa dikenakan sanksi. Pertama, jika melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan partai. Kedua, jika melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, jika melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.

Bentuk sanksi bagi pelanggaran tersebut bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan partai hingga diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan partai
“Dari ketiganya ini tidak ada yang saya lakukan. Dimana ada kesalahan saya? Jadi ini ganjil,” tegas Tirtawan lantas menyebutkan pemecatan dirinya sejatinya adalah bentuk pelanggaran AD/ART oleh DPW NasDem Bali yang mengusulkan pemecatan dirinya dan DPP NasDem yang menyetujuinya.

Bagi Tirtawan apa yang dipertontonkan DPW NasDem Bali dan DPP NasDem adalah bentuk perbuatan melawan hukum, mencederai demokrasi dan melanggar AD/ART-nya sendirinya dengan memecat kader tanpa adanya kesalahan. Keputusan penuh konspirasi itupun dianggap menghianati marwah partai NasDem sebagai partai politik (parpol) yang sangat menghargai demokrasi dan mengusung spirit restorasi, gerakan perubahan.

“Parpol adalah penjaga demokrasi, wajib ikuti UU yang berlaku, harus taat pada AD/ARTnya. Tapi apa yang terjadi di NasDem dengan adanya pemecatan saya dan Deni yang penuh kejanggalan, sudah sangat mencederai demokrasi dan malah merusak citra Partai NasDem sendiri,” ungkap mantan Anggota Komisi I DPRD Bali ini.

Terkait sikap anti-restorasi nan feudal yang dipertontonkan DPP Partai NasDem ini, Tirtawan menyerahkan kepada masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menilai sikap politik Partai NasDem yang selama ini mengusung restorasi dan anti mahar ini.

“Semoga masyarakat Bali dan Indonesia bisa dengan hati-hati untuk bergabung serta memilih partai Nasdem di tahun 2024 karena kebaikan dan prestasi terbukti dizolimi dan dipecat dari Partai NasDem,” pungkas Tirtawan. frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: