Politik

Parlementaria: Aklamasi, Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng Setuju Tiga Ranperda Jadi Perda

Singaraja, SINARTIMUR.com – Setelah melalui perdebatan panjang selama hampir tiga bulan, akhirnya fraksi-fraksi di DPRD Buleleng, Bali, menyetujui 3 Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Koor aklamasi fraksi-fraksi itu “dinyanyikan” pada rapat paripurna internal DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas tiga Ranperda di ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Kamis (16/9/2021).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Gede Suradnya,SH dengan dihadiri anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi-fraksi, dari eksekutif hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Setda Kabupaten Buleleng Ida Bagus Suadnyana,SH.M.Si, memimpin rombongan eksekutif.

Penyampaian pandangan akhir fraksi dimulai dari partai penguasa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat-Perindo dan Fraksi Gerindra yang dibacakan Kadek Sumardika, menyampaikan bahwa gabungan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Demokrat-Perindo dan Fraksi Gerindra menyatakan setuju dan sepakat atas tiga Ranperda untuk segera ditetapkan menjadi Perda.

Namun demikian fraksi gabungan di bawah komando PDI Perjuangan menyarankan, Ranperda tentang penetapan desa agar diikuti dengan penegasan batas desa dengan koordinat dan dituangkan dakam bentuk peta. Terkait dengan Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar memperhatikan aspek ketahanan pangan yang diatur mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dengan skala prioritas.

Terhadap Ranperda penyesuaian Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor agar selalu mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Fraksi Partai Golkar dengan jurubicara Ketut Dody Tisna Adi berpendapat bahwa ketiga Ranperda tersebut dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Ditegaskannya, manakala ketiga Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda, maka turunan Perda ini dalam bentuk peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati perlu segera diimplementasikan dalam mengambil berbagai kebijakan terkait dengan upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Buleleng.

Sementara vokalis dewan Made Sudiarta,SH, yang menjadi jurubicara Fraksi Nasdem juga menyatakan setuju untuk tiga Ranperda ditetapkan menjadi Perda. Politisi asal KelurahanBanajr Jawa, Singaraja, yang akrab disapa Dek Tamu itu menyatakan, sepanjang untuk kebaikan dan kesejahtraan masyarakat Buleleng. Dengan berbagai catatan yaitu terkait dengan Ranperda Penetapan Desa sangat penting untuk penetapan dan penegasan area desa yag resmi yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. Terkait dengan Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadikan peranan sektor pertanian menjadi sangat penting yang dilihat dari keharusannya memenuhi kebutahan pangan sehingga strategi pelaksananaan kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi berbasi pertanian.

“Terkait dengan Ranperda Retribusi Kendaraan Bermotor agar diselenggarakan dengan prinsip dan sasaran dalam penetakan struktur besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk menutup biaya penyelenggaraan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,” tandas Dek Tamu.

Sementara itu, Fraksi Partai Hanura melalui jurubicaranya Ir. Gde Wisnaya Wisna, sepakat untuk medorong tiga Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda. Fraksi Hanura memberikan pendapatnya terkait dengan Ranperda Penetapan Desa dimana telah ditetapkan sebanyak 129 desa sesuai dengan batas-batas yang selama ini telah disepakati dan bila mana ada perubahan terkait dengan batas desa akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati dimana hal ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis secara hukum yang sah untuk perkembangan dan pengembangan desa kedepan.

Terkait dengan Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diharapkan setelah ditetapkan mejadi Perda agar efektif dalam melindungi kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat yang sedang mengalami kerawanan pangan. Terhadap Ranperda Retribusi Kendaraan Bermotor Fraksi Partai Hanura berpendapat kedepan agar setidaknya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditinjau tiga tahun sekali berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang besarannya disesuaikan mengikuti tingkat kenaikan inflasi sehingga tidak dirasakan berat oleh masyarakat.

Fraksi Hanura berpandangan bahwa Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 sebagai dasar penentuan tarif pengujian tergolong Perda yang cukup lama diberlakukan sehingga sudah tergolong expire alias kadaluwarsa.

“Sejalan dengan perkembangan hukum dan ekonomi sejak tahun 2011 hingga sekarang, sudah sangat jelas bahwa Perda No. 21 Tahun 2011 sudah harus disesuaikan. Juga perkembangan teknologi harus diikuti agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan data, hal ini yang menjadi salah satu keluarnya ketentuan dari Dirjen Perhubungan Darat agar memasukkan data pengujian dengan sistem elektronik. Keharusan perubahan Perda No. 21 Tahun 2011 ini juga didasarkan pada adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa Perda No. 21 Tahun 2011 sudah kedaluwarsa,” kritik Wisnaya Wisna, Jubir Fraksi Hanura. frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: