Pemerintahan

Parlementaria: Bahas RAPBD 2924, Pendapatan Daerah Pada Pos PAD Menurun 8,05%

Quotation:

Sebenarnya tidak terjadi penurunan cuma terjadi pergeseran pos penerimaan dari semula dipasang di Pos PAD bergeser ke Pos pendapatan lain-lain yang sah,” ucap Supriatna.

Singaraja, SINARTIMUR.com – DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat utama di lantai dua gedung utama DPRD Buleleng Jalan Veteran No 2 Singaraja, Senin (23/10/2023) siang. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH.

Rapat Paripurna DPRD itu dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati atas Ranperda APBD tahun anggaran 2024, langsung oleh Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Usai rapat kepada wartawan, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, menjelaskan bawa Pendapatan Daerah pada Pos PAD dirancang mengalami penurunan pada APBD 2024, sebesar 8,05% dibanding APBD Induk Tahun sebelumnya.

Ketua Dewan Supriatna mengungkapkan bahwa terkait penurunan target PAD pada sektor pajak dan retribusi terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sebagai dampak dari adannya Perda Kabupaten Buleleng yang diantaranya mengatur tentang penurunan pajak dan retribusi PBB dan PBHTB, namun dirinya juga mengingatkan bahwa di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya akan ada peningkatan Infestasi yang tentunya akan memberikan dampak penambahan pendapatan bagi pemernintah daerah, ujarnya

“Disamping hal tersebut kami juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi agar upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat berjalan secara maksimal,” tandas Supriatna.

 

Dikatakannya, secara umum Rancangan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 terutama dari sisi pendapatan dirancang mengalami penurunan. “Ini dapat dijelasakan bahwa sebenarnya tidak terjadi penurunan cuma terjadi pergeseran pos penerimaan dari semula dipasang di Pos PAD bergeser ke Pos pendapatan lain-lain yang sah,” paparnya.

“Terkait dengan penyampaian penjelasan APBD tahun 2024 ini berpatokan pada dokumen kesepakatan KUA-PPAS yang sudah ditandatangani di bulan Sepetember lalu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada, disamping itu pula dana-dana transfer dari pemerintah pusat masih belum ada gambaran berapa besarannya, sehingga dari penjelasan yang disampaikan tadi oleh Pj. Bupati sudah tentu ada perubahan-perubahan yang akan kita bahas nanti pada agenda rapat selanjutnya,” ungkap Supriatna.

Pada rancangan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024, pendapatan dirancang sebesar Rp. 2.214.956.043.430,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.139.541.403,- atau 0,19 % dibanding APBD induk tahun 2023, belanja daerah dirancang sebesar Rp. 2.214.956.043.430, mengalami penurunan sebesar Rp. 8.436.856.597 atau 0,38%. Sedangakan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada rancangan APBD tahun 2024 dirancang Rp. 0,- (nol rupiah.)

Hadir dalam rapat tersebut Pj. Bupati Buleleng, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, FKPD Kabupaten Buleleng, Sekda, Asisten Setda, Tim Ahli, Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya. (frs)

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button