Daerah

Parlementaria: Bapemperda DPRD Buleleng Rancang 18 Perda untuk Dibahas Pada Tahun 2022

Singaraja, SINARTIMUR.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemberda) DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, merancang delapan belas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas di tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemberda DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi,ST sesaat setelah memimpin rapat terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Bapemperda DPRD Buleleng dengan Eksekutif, Senin (29/11/2021) siang di Ruang Komisi III Gedung DPRD Buleleng.

Wandira merinci, ke-18 Ranperda tersebut terdiri dari 14 Ranperda merupakan usulan eksekutif, 3 Ranperda merupakan Ranperda rutin, serta satu Ranperda inisiatif DPRD. Yaitu 1. Ranperda tentang perubahan atas Perda No.9 Tahun 2011 tentang pajak restoran, 2. Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, 3. Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda no.23 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, 4. Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda no.24 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, 5. Ranperda tentang dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, 6. Ranperda tentang retribusi ijin usaha perikanan, 7. Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda no.2 Tahun 2012 tentang perijinan, 8. Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam, 9. Ranperda tentang perubahan atas Perda no.1 Tahun 2015 tentang bangunan gedung, 10. Ranperda tentang Badan Usaha milik desa, 11. Ranperda tentang perubahan atas Perda no.1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, 12. Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, 13. Ranperda tentang kawasan pemukiman Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2041, 14. Ranperda tentang perubahan atas Perda no.12 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tiga Ranperda rutin, Ranperda tentang perubahan atas Perda no.3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tiga Ranperda rutin, yaitu: 1. Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD, 2. Ranperda tentang perubahan APBD, 3. Rancangan tentang APBD.

Dan satu Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD yakni ranperda tentang pemberian insentif dengan kemudahan berinvestasi di Daerah Kabupaten Buleleng.

Wandira mengatakan bahwa sesuai dengan hasil kesimpulan rapat tadi kami berkomitmen dimana hal –hal yang bersifat Urgen, penting dan mendesak, wajib harus kita selesaikan, dari delapan belas ranperda yang akan dibahas dalam tiga kali masa sidang dengan masing-masing masa persidangan akan membahas enam Ranperda.
Ranperda mana yang diprioritaskan? “Mana- mana yang menjadi prioritas tentu pasca ini kita akan lakukan pembahasan lagi untuk menentukan prioritas Ranperda yang sudah kita sepakati tadi,” jawab Wandira, politikus Partai Golkar itu.

“Dan sepintas dari diskusi tadi Ranperda yang terkait dengan pelayanan- pelayanan masyarakat sebagai dampak dari keputusan Majelis Kontitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja tentu akan kita prioritaskan,” sambungnya lagi. frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: