Daerah

Parlementaria: Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng Setujui 4 Ranperda Dilanjutkan ke Paripurna

Singaraja, SINARTIMUR.com – DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, kembali menggelar rapat. Rapat kali ini digelar di ruang gabungan komisi di lantai dua gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja, Senin (29/11/2021) siang.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, dengan agenda penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang 4 Ranperda.

Keempat Ranperda itu adalah Ranperda tentang APBD- TA 2022, Ranperda Perubahan Kedua atas Perda No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Perubahan atas perda No.5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali.

Dalam penyampaiannya, Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahapan berikutnya namun dengan beberapa catatan yang disampaikan.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra Dan Fraksi Partai Demokrat Perindo melalui jurubicaranya I Nyoman Sukarmen dalam pembacaan pandangan akhir fraksinya menyatakan sejutu terkait pembahasan 4 ranperda dengan memberikan beberapa catatan. Antara lain agar mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun optimalisasi pemanfaatan aset-aset yang dikelola oleh BUMD.

Jubir Sukarmen menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih akurat dan realistis karena hal tersebut sangat terkait dengan rencana program/kegiatan dalam APBD sehingga tidak terjadi masalah dalam penyerapannya. “APBD tahun anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah; yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat serta infrastruktur guna mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas,” saran Sukarmen.

Fraksi pendukung pemerintah ini menyarankan, orientasi pelayanan terhadap masyarakat miskin agar selalu menjadi prioritas pada berbagai bidang/program/kegiatan terutama bidang Kesehatan (terkait dengan BPJS, Jampersal) dan Pendidikan. Terkait dengan Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik, kiranya pemerintah perlu mendorong terbentuknya lembaga 13 sertifikasi serta penguatan lembaga pendukung seperti Kelompok Tani, Penyuluh, Lembaga Pemasaran (pasar khusus produk organik Buleleng) termasuk juga dukungan pemerintah berupa insentif, kepastian harga produk dan subsidi sertifikasi lahan dan produk.

Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Putu Suastika, SE, juga menyetujui terkait 4 Ranperda. Fraksi Golkar muenyampaikan bahwa terkait dengan ranperda mengenai APBD TA 2022, Golkar kembali meminta penegasan-penegasan kepada eksekutif tentang hal-hal yang telah disepakati dengan Badan Anggaran.

Golkar juga berharap pengurusan perizinan berusaha di Kabupaten Buleleng menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Lebih lanjut disampaikan untuk Ranperda tentang sistem pertanian organic agar Bupati beserta seluruh pimpinan OPD agar mampu merumuskan lebih lanjut agar Ranperda ini bisa diimplementasikan demi kesejahteraan petani, kesehatan umat manusia dan kesehatan lingkungan.

“Sedangkan untuk Ranperda tentang Perubahan atas perda no.5 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali, Golkar berharap deviden yang diterima Pemerintah Daerah agar mampu berkontribusi terhadap belanja daerah demi kesejahteraan masyarakat Buleleng,” tandas Suastika.

Sedangkan I Made Sudiarta, SH, jurubicara Fraksi Partai NasDem, menandaskan bahwa terkait Ranperda APBD TA 2022 agar adanya peninjauan ulang kepada Perumda/BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk bisa lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dalam mengembangkan program kerja.

“Dan mencari strategi yang tepat dengan cara memperbaiki kinerja agar mampu menjadi salah satu sumber keuangan yang penting dalam usaha meningkatkan PAD sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.
Kemudian terkait dengan Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia demi efisiensi guna menambah laju percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. “Dan mengenai Ranperda tentang penyertaan modal ke PT BPD Bali, agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai,” ungkapnya.

Fraksi Partai Hanura melalui jurubicaranya Made Wirsana, SH, menyampaikan bahwa untuk tahun ini Fraksi Hanura bisa memaklumi mengingat sudah terbatasnya waktu jelang penetapan APBD tahun anggaran 2022 ini. Dan untuk 3 Ranperda lainnya Fraksi Hanura memberikan beberapa catatan terkait dengan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali diharapkan agar bisa menjadi payung hukum dalam penyertaan modal Daerah Ke PT BPD Bali.

Sedangan untuk Ranperda sistem pertanian organic Fraksi Hanura berharap Pemerintah Daerah mesti hadir memberikan subsidi bagi petani organic dengan harga yang lebih tinggi, memberi bantuan pupuk dll untuk beberapa tahun sampai harga pasar sudah berpihak pada petani organik.

Ketua DPRD Buleleng saat ditemui seusai rapat menyampaikan bahwa seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng telah setuju untuk melanjutkan pembahasan keempat Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. frs/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: