Parlementaria: Fraksi Hanura Setuju dengan Catatan
Quotation:
Secara umum, kami fraksi Partai Hanura sepakat untuk mendukung Ranperda tersebut dilanjutkan untuk disahkan menjadi perda dengan memperhatikan saran dan masukan yang sudah kami sampaikan diatas,” ucap jubir Gede Arta Wijaya
Singaraja, SINARTIMUR.com – Fraksi Partai Hanti Nurani Rakyat (Hanura) yang tampil dengan jurubicara (Jubir) Gede Arta Wijaya dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada rapat DPRD Buleleng, Rabu (29/5/2024) cukup genit karena memberikan beberapa kritik dan masukan yang membuat eksekutif harus waspada.
Fraksi Partai Hanura mengingatkan, setelah ranperda ini nantinya menjadi Perda, agar pihak / dinas terkait konsisten dalam pelaksanaan perda tersebut agar apa yang menjadi tujuan dibentuknya perda ini tercapai sebagaimana disebutkan pada pasal 2 (ayat 2) Ranperda tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat Dan/Atau Investor.
Selengkapnya, dipersilahkan menyimak pendapat akhir Fraksi Hanura berikut ini.
.
” OM SWASTYASTU ”
” ASSALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABHARAKATUH ”
“NAMO BUDDHAYO”
“SHALOM”
”SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA”.
YANG TERHORMAT,
• PENJABAT BUPATI BULELENG,
YANG KAMI HORMATI :
• PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG,
• SEKDA, PARA ASISTEN SEKDA, DAN STAF AHLI BUPATI, KABUPATEN BULELENG
• PIMPINAN SKPD DAN DIREKTUR BUMD LINGKUP PEMKAB BULELENG
• SDR. TIM AHLI DPRD BULELENG, DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BULELENG
• REKAN-REKAN WARTAWAN, PERWAKILAN LSM, SERTA UNDANGAN YANG KAMI HORMATI PULA.
MENGAWALI PENDAPAT AKHIR FRAKSI KAMI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADAPAN HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA ATAS KARUNIA KESELAMATAN DAN KESEHATAN YANG DILIMPAHKAN-NYA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DALAM RAPAT HARI INI
SDR PENJABAT BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA, SERTA UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.
IJINKAN KAMI FRAKSI PARTAI HANURA MEMBERIKAN PENDAPAT AKHIR TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH MELALUI PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH, SEBAGAI BERIKUT :
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR
SESUAI HASIL PEMBAHASAN DARI PANITIA PEMBAHAS BERSAMA SKPD TERKAIT PADA TANGGAL 7 MEI, 8 MEI, DAN 27 MEI 2024, SERTA SETELAH MELALUI KUNJUNGAN LANGSUNG KE DAERAH LAIN YANG SUDAH TERLEBIH DAHULU MELAKSANAKAN PERDA SEJENIS DAN MELAKUKAN MONITORING SISTEM PELAYANAN PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) YANG ADA DI KABUPATEN BULELENG, DIPEROLEH BEBERAPA KESEPAKATAN ANTARA LAIN :
1. JUDUL RANPERDA DISEPAKATI “RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI”
2. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DIATUR SECARA RINCI DALAM PERATURAN BUPATI DAN DIPASTIKAN BENTUK PEMBERIANNYA DAPAT DITERAPKAN DI DAERAH.
3. PENYEMPURNAAN BEBERAPA PASAL AGAR SESUAI DENGAN KONDISI SERTA SISTEM MEKANISME PEMBERIAN INSENTIFNYA SESUAI DENGAN LAPORAN HASIL KESEPAKATAN YANG SUDAH DIBUAT.
FRAKSI PARTAI HANURA MENGINGATKAN, SETELAH RANPERDA INI NANTINYA MENJADI PERDA, AGAR PIHAK / DINAS TERKAIT KONSISTEN DALAM PELAKSANAAN PERDA TERSEBUT AGAR APA YANG MENJADI TUJUAN DIBENTUKNYA PERDA INI TERCAPAI SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PADA PASAL 2 (AYAT 2) YAITU :
a. MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH
b. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
c. MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA
d. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN DAYA SAING DAERAH, DAN
e. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
DARI HASIL MONITORING KAMI PADA MALL PELAYANAN PUBLIK DI GEDUNG PASAR BANYUASRI TANGGAL 8 MEI 2024, KAMI BERPANDANGAN, SISTEM PELAYANAN PERIZINAN, KHUSUSNYA PBG PERLU DIPERBAIKI. BAGAIMANA CARANYA AGAR PEMOHON DAPAT MENGERTI DAN DENGAN CEPAT MERESPON/MEMPERBAIKAN BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN. APABILA KENDALANYA KARENA KEKURANGAN SDM, MAKA JUMLAH SDM YANG MEMBERIKAN PELAYANAN AGAR DITAMBAH, TERMASUK ANGGARANNYA.
SANGAT IRONIS RASANYA, KETIKA PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DITERAPKAN, TETAPI APARATUR ATAUPUN SISTEM PELAYANAN YANG KITA MILIKI BELUM OPTIMAL.
SECARA UMUM, KAMI FRAKSI PARTAI HANURA SEPAKAT UNTUK MENDUKUNG RANPERDA TERSEBUT DILANJUTKAN UNTUK DISAHKAN MENJADI PERDA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN MASUKAN YANG SUDAH KAMI SAMPAIKAN DIATAS.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
SETELAH MELALUI TAHAPAN PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA PANITIA PEMBAHAS DENGAN SKPD TERKAIT YAITU PADA TANGGAL 6 MEI, 7 MEI DAN 27 MEI 2024 DIPEROLEH BEBERAPA KESEPAKATAN YAITU PENAMBAHAN 2 DASAR HUKUM, KEMUDIAN PENYEMPURNAAN BEBERAPA PARAGRAF DAN PASAL, SERTA PENEGASAN TERKAIT SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERDA INI, MAKA KAMI FRAKSI PARTAI HANURA BERPENDAPAT PERLUNYA RANPERDA INI SEGERA DISAHKAN MENJADI PERDA, MENGINGAT PERDA SEBELUMNYA YAITU PERDA NO. 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM, SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI DITERAPKAN SAAT INI.
SAUDARA PENJABAT BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA UNDANGAN YANG KAMI HORMATI,
DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HANURA, SERTA SARAN MASUKAN DARI KAMI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DINAS TERKAIT DAN PENCAPAIAN PEMERINTAH DAERAH SECARA KESELURUHAN, PADA INTINYA KAMI FRAKSI PARTAI HANURA SEPENDAPAT UNTUK MELANJUTKAN KEDUA RANPERDA INI KE TINGKAT YANG LEBIH TINGGI YAITU DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH (PERDA).
MOHON MAAF BILA ADA YANG KURANG BERKENAN.
“ OM SANTHI, SANTHI, SANTHI, OM
“WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABHARAKATUH”
“ SHALOM”
” SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA”
Writer/Editor: Francelino
