Politik

Parlementaria: Fraksi NasDem Pertanyakan MoU Pihak III dengan Pemkab Buleleng di Atas Tanah 45 Ha di Batu Ampar

Quotation:

Saya lihat ribut-ribut di FB, nah saya ingin tahu juga masalah tanah itu. Pemkab itu tanggap nggak? Itu permasalahannya, tanggap nggak. Saya menanyakan masalah kontra. Kemarin Ketua DPRD Buleleng berbicara. Dia (ketua dewan, red) itu tidak tahu, apalagi anggota. Saya tanyakan sekarang, biar dibahas kembali, jangan dibiarkan kasus-kasus yang modelnya begini,” tandas De Tamu

Singaraja, SINARTIMUR.com – Setelah Kegtua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, membuka mulut soal kerjasama bodong antara Pemkab Buleleng dengan pihak ketiga (investor) di atas lahan 45 hektare di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, dua pekan lalu, langsung disambut Fraksi NasDem DPRD Buleleng.

Sebagai bukti, dalam rapat paripurna dengan agenda penympaian pandangan umum fraks-fraksi terhadap dua Ranperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat Dan/Atau Investor Dan Rancangan dan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat , Faksi NasDem melalui jurubicaranya Made Sudiarta, SH, alias Dek Tamu, langsung bersuara keras.

“Terkait dengan persoalan lahan di Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak, temuan bpk atas lahan 45 hektar yang diduga bodong perlu mendapat perhatian serius serta kejelasan dan duduk persoalan atas kasus ini. Temuan BPK sendiri terjadi kisaran tahun 2018-2019 dimana aset daerah di Desa Pejarakan dikelola oleh masyarakat di luar Buleleng, untuk itu dengan rasa hormat kami meminta kepada pemerintah daerah agar hal ini dapat disikapi dan bijaksanai dengan serius agar tidak merugikan masyarakat dan merugikan daerah,” tegas De Tamu di bagian terakhir berupa Catatan Fraksi NasDem dalam Pandangan Umum Fraksi NasDem tersebut.

Usai rapat paripurna, ditemui di Ruang Fraksi NasDem De Tamu menyatakan bahwa pihaknya sengaja memasukkan kasus tanah 45 hektar di Batu Ampar itu karena Fraksi NasDem menilai tidak adanya keterbukaan dari eksektuif dalam kasus tanah Batu Ampar yang saat ini dikontrak empat investor yang bergerak di bidang perhotelan (pariwisata).

“Saya lihat ribut-ribut di FB, nah saya ingin tahu juga masalahnya tanah itu. Pemkab itu tanggap nggak. Itu permasalahannya, tanggap nggak. Saya menanyakan masalah kontra. Kemarin Ketua DPRD Buleleng berbicara. Dia (ketua dewan, red) itu tidak tahu, apalagi anggota. Saya tanyakan sekarang, biar dibahas kembali, jangan dibiarkan kasus-kasus yang modelnya begini,” tandas De Tamu yang merupakan salah satu vokalis DPRD Buleleng itu.

 

“Saya ingin tahu memang betul ada kontraknya? Kalau memang ingin dikontrakkan, ayo mari kita buat aturan mainnya. Selama ini kan masalah ini (kasus tanah Batu Ampar, red) tidak pernah dimasukkan (dalam pandangan umum). Sekarang, saya kan mancing. Supaya tanggap orang-orang DPRD ini,” tandas De Tamu lagi.

Secara terpisak Ketua LSM Aliansi Buleleng Jaya (ABJ) Ketut Yasa pun berteriak lantang di facebook (FB). Dalam cuitan Ketut Yasa di FB diberi tajuk “Tanah Pemkab Buleleng 45 Hektar GRATIS. Bukan untuk Masyarakat Buleleng.”

“Sejak tahun lalu LSM JARRAK Buleleng maupun LSM ALIANSI BULELENG JAYA berteriak bahwa ada temuan BPK Tahun 2018/2019 terkait tanah Pemkab Buleleng seluas 45 Hektar di wilayah Batu Ampar, Desa Pejarakan, dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga tanpa ada perjanjian Kerja Sama (MoU) hal ini menjadikan Pemkab Buleleng kehilangan puluhan milyar rupiah sumber PADnya,” cuitan Ketut Yasa.

Kata Ketut Yasa dalam cuitannya menyebutkan, “Kenapa investor diberikan GRATIS? Hal mana mempengaruhi APBD Buleleng dan menjadikan Pemkab Buleleng tidak mampu memenuhi beberapa kewajibannya, salah satunya tidak mampu memberikan THR kepada tenaga kontrak yang sudah bertahun-tahun dipekerjakan. Berbulan-bulan Pemkab cuek, Dewan yg terhormat juga bilang ga tahu dan bilang Bupati semau gue. Akhirnya kini dalam sidang DPRD yang terhormat, seorang Anggota Dewan Made Sudiarta dari Fraksi NasDem pun ikut menyoroti pengelolaan asset tanah Pemkab Buleleng seluas 45 hektare di Batu Ampar tersebut. “

Masih menurut cuitan Ketut Yasa di Fbnya bahwa Made Sudiarta pun menduga terjadi potensi kerugian negara yg sangat besar. “Akankah Pemkab Buleleng mau menindaklanjuti temuan BPK Tahun 2018/2019 tersebut atau membiarkan potensi Kerugian Daerah/Negara yang terus membengkak? Hal ini mengundang pertanyaan : Tidakkah sengaja dilakukan pembiaran agar investor yg mendirikan Hotel diatas tanah tersebut bisa dijadikan ATM bagi Kepala Daerah? Kalau betul hal itu yang terjadi kami dari LSM JARRAK Buleleng berharap APH tidak tinggal diam! Bergerak cepat menghindari Kerugian Negara/Daerah yang semakin membengkak,” desak Ketut Yasa dalam cuitannya di FB.

Sementara beberapa pedagang baik di Pasar Banyuasri maupun di Pasar Anyar Singaraja juga menuntut hal yang sama kepada Pemkab Buleleng. “Kalau investor yang dari Jakarta dikasih gratis keloloa tanah puluhan hektat maka kami pedagang yang adalah orang asli Buleleng juga meminta Pemkab kasih kami los-los pasar ini gratis untuk berjualan. Kami yang hidupnya di pasar terus diberi beban bayar los yang mahal-mahal, sedangkan investor yang kaya-kaya malah dikasih gratis kelola aset pemerintah. Kami minta keadilan,” kritik salah satu pedagang di Pasar Banyuasri mengaku bernama Komang dan didukung oleh beberapa pedagang di Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar yang ditemui secara terpisah.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button