Hukum

Polemik Batu Ampar: Laporan Tirtawan Dulu Di-Peties-kan AKBP Dhanuardana, Kini Dibuka Kembali AKBP Sutadi

Lalu, Bagaimana Status Terdakwa Tirtawan di PN Singaraja?

Quotation:

Saya minta kesadaran Kejari Buleleng untuk mengakui kesalahan, dan menghentikan proses persidangan kasus ITE yang sedang berlangsung. Bagaimana saya bisa dijerat dengan UU ITE sedangkan kasus yang saya laporkan, proses hukumnya masih berlangsung. Kejari dan Polres Buleleng tidak perlu malu mengakui kesalahan dan menghentikan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Putu Agus Suradnyana,” tegas Nyoman Tirtawan.

Singaraja, SINARTIMUR.com – Masih ingat aksi koboi Nyoman Tirtawan yang berani melaporkan Bupati Buleleng periode 2012-2022 Putu Agus Suradnyana ke Polres Buleleng dengan tuduhan telah merampas tanah seluar 45 Ha milik petani Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali?

Laporan Tirtawan yang sempat menghebohkan negeri ini bergulir dan ujung-ujungnya di-peties-kan alias dihentikan penyidik Satreskrim Polres Buleleng era AKBP Made Dhanuardana menjadi Kapolres Buleleng. Akibat laporan Tirtawan di-SP3-kan, sehingga Bupati Agus Suradnyana pun melakukan counter attack dengan melaporkan balikTirtawan dengan jeratan UU ITE. Dan perkara itu sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.

Nah, setelah AKBP Made Dhanuardana dicopot dari jabatan Kapolres Buleleng dan diganti oleh AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, SIK, MH, laporan Tirtawan yang “diabortuskan” alias dihentikan (SP3) oleh AKBP Made Dhanuardana, kini dihidupkan atau dibuka kembali oleh Kapolres AKBP Ida Bagus Widwa Sutadi yang sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri sebagai Kanit 1 Subdit I DIPTipidkor Bareskrim Polri.

Sebagai bukti, Kamis (28/12/2023) siang usai menghadiri sidang pelanggaran UU ITE atau sidang perkara pencemaran nama baik Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di PN Singaraja di PN Singaraja, langsung meluncur ke Mapolres Buleleng di Jalan Pramuka No 1 Singaraja. Kehadiran Tirtawan di Polres Buleleng sebagai pelapor sekaligus mengapresiasi undangan Kasatreskrim Polres Buleleng AKP Arung Wiratama untuk memberikan keterangan kepada penyidik Unit II Satreskrim.

Selain memberikan keterangan terkait proses penyelidikan atas laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan perampasan tanah milik warga di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, kepada penyidik Bripda Made Eka Raharja juga disampaikan rekomendasi Menkopolhutkam No : B-227/HK.00/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan dokumen yang diduga dipalsukan untuk penerbitan HPL Pengganti No 1/Desa Pejarakan.

 

“Hari ini, tanggal 28 Desember 2023, saya memberikan keterangan kepada penyidik Eka Raharja, terkait penyelidikan kasus dugaan perampasan/penyerobotan tanah Batu Apar termasuk pemalsuan dokumen,” ungkap Tirtawan usai memberikan keterangan kepada penyidik di Unit II Satreskrim Polres Buleleng, Kamis (28/12/2023).

Tirtawan menegaskan pemberian keterangan dilakukan sebagai tindaklanjut laporan dugaan perampasan atau penyerobotan tanah dengan penerbitan HPL No. 1 Tahun 2020/Desa Pejarakan seluas 45 Hektar berdasarkan dokumen yang diduga palsu sebagai pengganti HPL No 1 tahun 1976/Desa Pejarakan.

“Yang saya laporkan itu adalah kepala BPN periode tahun 2020 bapak Komang Wedana, kepala BPKDP Buleleng yang mengklaim tanah tidak sesuai kenyataan, ada datanya. Ada Sekda Dewa Ketut Puspaka pada waktu itu selaku penerima kuasa bupati untuk mencatatkan tanah milik rakyat menjadi aset Pemkab Buleleng dengan asal usul perolehan pembelian dengan nilai nol rupiah, dimana masyarakat tidak pernah menjual apalagi dengan nilai nol rupiah kepada Pemkab Buleleng,” jelas mantan anggota Komisi I DPRD Bali perioder 2014-2019 itu.

Kata Tirtawan, termasuk Bupati Buleleng saat itu, Putu Agus Suradnyana yang selaku pemberi kuasa kepada Sekda Buleleng untuk mencatatkan lahan milik warga seluas 45 hektar sesuai SHM No 229 atas nama Ketut Salim dan SHM No 240 atas nama Marwiyah sebagai asset Pemkab Buleleng.

“Yang diduga kuat menggunakan dokumen fiktif, dokumen bodong untuk membuat HPL Pengganti atas dasar copy HPL No 1 tahun 1976 yang didapat dari BPN Pusat. Setelah dicek secara detail, pada peta situasi GS-nya tidak ada HPL yang ada HGU, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, bahwa HPL copy tahun 1976 itu logonya Burung Garuda, sementara sertipikat tahun 1960-1980 mengunakan logo Bola Dunia,” ungkap Tirtawan yang dikenal sebagai Pahlawan Penyelamat Rp 98 miliar uang rakyat Bali di Pos KPU Bali pada Pilgub Bali 2018 lalu itu.

Dikatakannya, dengan bukti-bukti tersebut, diduga kuat telah terjadi penyerobotan tanah milik rakyat dengan menggunakan dokumen palsu dan mencatatkan tanah bersertipikat hak milik menjadi aset Pemkab Buleleng.

Penggunaan dokumen palsu, lanjut Tirtawan, juga terlihat pada pengganti HPL No. 1 tahun 1976 yang terbit tanggal 25 November 2020, penyanding sebelah timur disebutkan tanah negara, namun faktanya merupakan tanah milik masyarakat.

“Terlebih juga menggunakan surat ukur tahun 1971 untuk penerbitan sertipikat tahun 2020, itu yang menjadi pertanyaan besar bahkan didepan persidangan kepala BPN menyatakan pengukuran dilakukan pada tahun 2015, namun pada sertipikat tertulis surat ukur tahun 1971,” jelasnya.

Tirtawan berharap penyelidikan oleh Satreskrim Polres Buleleng dapat mengungkap fakta adanya perbuatan tindak pidana perampasan atau penyerobotan lahan milik masyarakat di Banjar Dinas Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak.

“Saya juga berharap, proses hukum di negeri ini menjadi terang, tidak terjadi pelapor kasus dugaan perampasan tanah warga masyarakat, justru menjadi terdakwa kasus ITE,” tandas Tirtawan.

Tirtawan berharap Kejari Buleleng atas kesadaran hukum untuk menghentikan kasus yang menjerat dirinya menjadi terdakwa, karena laporannya kini kembali dibuka sehingga sebagai hukum laporan pencemaran nama baik oleh Putu Agus Suradnyana tidak bisa diproses. “Saya minta kesadaran Kejari Buleleng untuk mengakui kesalahan, dan menghentikan proses persidangan kasus ITE yang sedang berlangsung. Bagaimana saya bisa dijerat dengan UU ITE sedangkan kasus yang saya laporkan, proses hukumnya masih berlangsung. Kejari dan Polres Buleleng tidak perlu malu mengakui kesalahan dan menghentikan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Putu Agus Suradnyana,” pungkasnya.

Hingga berita ini diup-load media ini Kamis (28/12/2023) malam belum ada pernyataan resmi dari Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. (frs)

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button