Hukum

Polemik Dana Hibah: Tirtawan Desak Pemkab Buleleng-Kejati Bali Kembalikan Rp 7,1 M kepada Rakyat Buleleng

Singaraja, SINARTIMUR.com – Aksi koboi Pemkab Buleleng dengan leading sektor Dinas PUPR yang memberikan hibah kepada lembaga vertikal yang memiliki anggaran sendiri dari pusat seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, mendapat reaksi keras dari publik Bali Utara.

Salah satunya adalah tokoh antikorupsi Nyoman Tirtawan. Pria yang sukses menyelamatkan uang rakyat Bali sebesar Rp 98 miliar dari pos KPU Bali saat Pilgub Bali tahun 2018 lalu itu mendesak Pemkab Buleleng untuk menarik kembali uang hibah kepada Kejati Bali sebesar Rp 7,1 miliar, dan Kejati Bali untuk mengembalikan hibah Rp sebesar Rp 7,1 miliar dari Pemkab Buleleng, kepada masyarakat marjinal yang jumlahnya masih terlalu banyak.

“Saya Nyoman Tirtawan meminta DPRD Buleleng , Pj Bupati Buleleng, maupun Kejaksaan Tinggi Bali agar mengembalikan uang rakyat sebesar Rp 7,1 miliar karena dalam keadaan krisis, rakyat dalam kesusahan. 40 ribu rakyat terblokir KIS-nya sehingga tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan,” tandas Tirtawan dalam keterangan persnya, Selasa (15/11/2022) sore.

Tirtawan menilai kebijakan Pemkab Buleleng itu tidak memihak pada rakyat Buleleng yang hidup dalam kesusahan. Ia memberi contoh korban bencana alam dan sejumlah fasilitas umum yang rusak lima tahun hingga kini belum diperbaiki sama sekali oleh Pemkab Buleleng. Dengan tegas Tirtawan menuding Pemkab Buleleng dan jajaran pejabat pemerintahan di Bali Utara itu tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan terhadap penderitaan rakyat marjinal.

“Demikian pula ada rakyat tertimpa bencana alam dan sampai sekarang dibiarkan terlantar. Namun tanpa empati, tanpa rasa peduli terhadap penderitaan rakyat. Saya serukan Pemkab Buleleng untuk membatalkan cara-cara yang tidak bijak atau cara-cara yang batil terhadap penderitaan rakyat. Jadi saya ingin uang itu dikembalikan kepada rakyat yang berhak atas pelayanan pemerintah,” desak Tirtawan.

“Karena dalam menyusun APBD ada istilah kebijakan umum, prioritas, dan plaform anggaran. Yang menjadi prioritas adalah: 1. Pengeluaran tetap, gaji pegawai pemerintah. Tetapi yang lebih nomor satu lagi manakala ada bencana alam yang menimpa rakyatnya. Bahkan bisa merubah struktur APBD seketika,” sambungnya mantan anggoat Komisi I DPRD Bali periode 2014-2019 itu.

Tirtawan menilai bahwa pemberian hibah oleh Pemkab Buleleng kepada Kejati Bali yang merupakan lembaga vertical merupakan tindakan pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat Buleleng. “Nah, dalam keadaan masyarakat yang begitu banyak yang susah, KIS-nya tidak terbayar oleh Pemkab Buleleng sehingga terblokir KIS-nya, ada jembatan rakyat yang putus lima tahun yang lalu diterlantarkan. Itu adalah bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat. Itu harus diberhentikan,” kritik Tirtawan dengan gaya khasnya.

“Jangankan uang yang belum cair ya, saya masih ingat perjuangan saya sendiri berteriak-teriak di depan hegemoni politik, meski saya dibully, diejek, diapakan, yang penting saya benar saya tetap akan berjuang. Rp 98 miliar uang rakyat bisa saya selamatkan meskipun sudah cair. Ini uang belum cair, belum terlambat ya. Jangan nodai hati rakyat, jangan sampai rakyat bergejolak kala pemimpinnya tidak bijak,” papar Tirtawan lagi.

Kritik tajam lainnya datang dari tokoh masyarakat Buleleng lainnya Gede Rasadana. Mantan anggota DPRD Buleleng itu menyunding bahwa pola pikir Pj Bupati Buleleng dan DPRD Buleleng yang memberikan hibah kepada Kejati Bali itu merupakan pola pikir yang menyesatkan masyarakat.

“Rasio berpikir seorang bupati atau Pj Bupati Buleleng itu sangat jelas menyesatkan karena pembenaran yang dimaksud adalah melihat contoh kabupaten lain. semestinya pejabat yang punya intelektual memberi tanggapan atas berita yang dimaksud semestinya harus menjelaskan regulasi,” kritik Rasadana yang juga mantan Perbekel Bondalem itu.

Rasadana kemudian menceritakan, “Seingat saya dimana dulu pernah mengangkat soal bantuan hibah kepada lembaga vertikal saat tahun 2005, dimana saat itu temuannya adalah hibah ke Kejaksaan Negeri Buleleng Rp 40 juta dan Rp 1 juta buat beli tiket pesawat seorang Kapolres Buleleng saat itu, dan semuanya dikembalikan.”

“Dan seingat saya hibah yang dimaksud boleh diberikan kepada lembaga vertikal ketika lembaga terkait turut serta dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kegiatan langsung yang melibatkan seluruh masyarakat. Misalnya seperti hajatan Pemilu, Pilpres, Pileg, Pilkada Serentak dan lain-lain. Itupun hibahnya ada 2 jenis yaitu hibah uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Cuman sangat sayang dalam kesempatan ini saya lupa bunyi regulasi yg mengatur tentang itu,” pungkas Rasadana. (frs)

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: