Hukum

Respon Terhadap Sidang PS di Tanah Batu Ampar 2 Februari 2024, Abdul Kadir: ”Saya Tidak Dikasih Tanam Sama Polisi”

Quotation:

Waktu saya nanem, saya nraktor, 2 truk itu polisinya. Tujuan Polisi datang saya tidak dikasih nraktor. Saya pulang karena saya takut,” cerita Abdul Kadir.

Batu Ampar, SINARTIMUR.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Singaraja yang dipimpin IGM Juliartawan, menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah sengketa milik petani seluas 45 hektar di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (2/2/2024) siang.

Sidang PS tergolong ”pola persidangan baru” dalam hukum pidana dan/atau UU ITE. Ini lantaran pola persidangan seperti ini ada di hukum perdata, Sidang ini sebagai bagian untuk menemukan alat bukti, apakah bukti keterangan saksi, saksi ahli, bukti surat (misalnya hasil pengukuran) atau bukti keyakinan hakim yang telah memeriksa langsung di lapangan.

Kehadiran majelis hakim di Batu Ampar disambut positif oleh warga yang tanahnya dikuasai Pemkab Buleleng, serta penasehat hukum warga pemilik lahan serta Nyoman Tirtawan. I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH, tim penasehat hukum Nyoman Tirtawan merasa berhasil karena ia dan kawan-kawannya mampu mengiring majelis hakim menggelar Sidang PS di lokasi.

“Terkait proses PS ini terungkap, yang pertama, sudah tegas disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim beserta anggota bahwa yang dilihat di lokasi adalah kebenaran, fakta atau fakta dari keterangan suara saksi yang memberikan keterangan di persidangan kemarin. Terkait dengan tapal batas, terkait dengan hak-hak masyarakat yang notabene dirampas, itu yang kita tunjukkan kepada Majelis Hakim, dan ingin Majelis Hakim melihat fakta-fakta tersebut,” jelas Gus Adi, sapaan I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya.

“Dan tadi sudah kita perlihatkan semua bahwa disana jelas ada plang milik Pemkab Buleleng, di depan kita juga ada milik dari PT. Prapat Agung, ada juga yang dari Naga Yawana, dari Pokdarwis dan lain sebagainya, ini yang kita tunjukkan pada Majelis Hakim, bahwa betul fakta perampasan itu terjadi, dan kenapa mereka kan membangun atas izin apa, apakah mereka berani membangun sendiri tanpa ada izin dari Pemkab Buleleng itu sendiri? Ini yang dimaksudkan oleh klien kami, kenapa kemudian larinya ke Pemkab Buleleng ke saksi korban Pak Putu Agus Suradnyana selaku Bupati Buleleng kala itu, kala tempat-tempat ini berproses atau dibangun. Itu yang kita tunjukkan bahwa inilah faktanya,” tandas Gus Adi.

 

Sejumlah pemilik tanah pun senang atas kehadiran majelias hakim di lahan Batu Ampar. Beragam komentar disampaikan oleh warga yang menjadi perampasan tanah itu. “Dulu orangtua kan punya surat Tahun 1959, diambil orang, diserahkan sama Bapak karena mau diganti dengan SHM yang asli. Sampai sekarang kan saya dengan Sporadik dan SPPT yang saya miliki sekarang, lahannya masih utuh. Dari tahun 2017 saya tidak bisa menggarap, waktu tahun 2017 itu dari pihak Kapolsek, dia mengatakan tapi lisan dari kedua belah pihak diantara pihak Hotel dan petani tidak boleh mengadakan kegiatan apapun. Makanya dari tahun 2017 kami tidak menggarap karena ada pesan dari Bapak seperti itu. Saya sebagai petani ternak termasuk sebagai kuli laut untuk menafkahi keluarga. Harapan saya, saya ingin tanah orang tua kami yang dari dulu, mohon dikembalikan kepada penerusnya, kalau bisa secepat mungkin,” cerita Wayan Bakti.

“Lahan saya dari kakek, turun temurun dari kakeknya. Kita mau menggarap tanah kita, tapi tidak dikasih, dirampas. Dari Bali Dinasty yang tidak ngasih kerja, kalau kita kerja di lapangan diawasi. Punya SPPT, saya bayar pajak, sudah memenangkan sidang. Kita tidak mengerti, kenapa kita tidak dikasih, kam punya kakek kita sendiri. Kalau memang tanah itu dijual, kita sudah kaya, kita tidak punya apa-apa, boleh dilihat sendiri. Sampai saat ini saya masih rutin membayar pajak. Harapan saya ingin cepat-cepat dikembalikan agar kita bisa bekerja,” kisah Sahwati, cucu dari Pak Jemrati.

Kisah senada juga disampaikan Nengah Kerti. “Asal usul tanah itu, itu dari bapak saya, tapi bapak saya ganti rugi dari pihak saya tidak tahu itu, saya waktu itu masih kecil. Saya sebagai ahli waris. Saya bisa mengelola tanah itu mulai 1975 sampai 1989. Setelah itu saya digusur, saya tidak tahu orang yang menggusur saya. Saya mau digusur karena petugas yang menyuruh pindah. Karena Bapak saya ketakutan, pindah Bapak saya. Saya tidak punya alas hak, tapi saya tetap membayar pajak,” ujar Nengah Kerti.

Bagaimana ceritanya tanah ini bisa menjadi milik bapak? “Waktu itu kan perabasan dari orangtua saya. Saya tidak dikasih langsung digarap sama PT. Prapat Agung yang sekarang Dinasty . Saya masih terpaksa waktu itu menggarap. Saya tidak bisa menggarap sekitar 4 tahunan. Yang datang ke saya itu Polisi, waktu saya nraktor itu polisi banyak sekali. Waktu saya nanem, saya nraktor, 2 truk itu polisinya. Tujuan Polisi datang saya tidak dikasih nraktor. Saya pulang karena saya takut. Walaupun itu hak milik saya, tapi katanya ada yang lebih……saya disuruh pulang langsung bawa traktornya. Mereka tidak memberikan ganti rugi, tapi tetap saya garap. Tapi pagarnya dirusak sama Pak Jumarno, orangnya sudah meninggal. Digulung semua kawatnya itu, dibakar semua, habis itu kan saya tidak bisa lagi bekerja. Banyak sapi yang dilepas. Saya tidak bisa mengerjakan lahan itu dari 4 atau 5 tahun. Harapan saya minta tolong, mohon kembalikan tanah kami, ke penggarap- penggarap dari asalnya. Saya masih membayar pajak sampai saat ini,” tutur Abdul Kadir.

Writer/Editor: Francelino

  Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button