Pendidikan

Tamat Sudah Riwayat SMAN/SMKN Bali Mandara di Kubutambahan Buleleng

Gubernur Keluarkan Kebijakan Baru yang Berpihakan pada Semua Siswa Miskin

Denpasar, SINARTIMUR.com – Tamat sudah Riwayat SMAN dan SMKN Bali Mandara yang berlokasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Sekolah unggulan yang dibiaya penuh Pemprov Bali itu kini tinggal nama. Karena Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, mengeluarkan kebijakan baru dalam pengelolaan SMA/SMK/SLB se-Bali.

SMAN dan SMKN Bali Mandara yang selama ini dikelola secara eksklusif akan dikelola dengan sistem pembelajaran dan tata kelola yang sama dengan SMA/SMK Negeri lainnya di seluruh Bali.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, memaparkan Pemprov Bali telah dan sedang dibangun sebanyak 14 SMA/SMK baru. Yakni wilayah Denpasar sebanyak 3 SMA, 1 SMK; di Badung dibangun 3 SMA, dan 2 SMK; di wilayah Kabupaten Karangasem dibangun 1 SMA dan 1 SMK; Gianyar dibangun 2 SMA; dan di Kabupaten Jembrana dibangun 1 SMA. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 364 miliar.

“Sejak tahun 2019 sampai 2022, banyak dibangun SMA/SMK baru, mengingat sudah sangat lama Pemerintah Provinsi tidak pernah membangun SMA/SMK, sehingga terjadi kekurangan daya tampung masuknya siswa baru,” ucap Kadisdikpora Bali Jayawibawa.

Kadisdikpora Jayawibawa memaparkan bahwa telah dibangun sarana prasarana sekolah berupa, ruang kelas, ruang kantor, laboratorium, perpustakaan, ruang serbaguna, dan sarana utilitas dengan anggaran yang dibutuhkan Rp 48 miliar. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Bali dari yang awalnya hanya Rp 1.500.000 menjadi Rp 6.250.000. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan siswa SD, SMP, SMA/SMK, dan Mahasiswa sebagai dampak Pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 38,2 miliar.

Selain itu juga sedang disiapkan skema pemberian bantuan pendidikan kepada sebanyak 13.000 siswa miskin untuk semua SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta di Bali. Satuan biaya Rp.1.500.000 per siswa per tahun, dengan total anggaran sebesar Rp. 19,5 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2022.

Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Prof. Dr. I Made Damriyasa, dalam press release, Minggu (22/5/2022), menjelaskan bahwa mulai tahun ajaran 2022-2023 SMAN dan SMKN Bali Mandara yang diprakarsai Gubernur Bali sebelumnya Made Mangku Pastika, pengelolaannya sama dengan SMA/SMK/SLB regular.

“Pengelolaan SMAN/SMKN se-Bali harus berkeadilan dari sisi pelayanan dan besaran satuan biaya pendidikan guna pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan lulusan SMAN/SMKN se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus memberi perhatian SMA/SMK Swasta se-Bali,” demikian ditegaskan Prof Damriyasa.

Oleh karena itu, tandas Prof Damriyasa, guna memenuhi asas pemerataan dan keadilan, Gubernur Bali memang harus memberlakukan kebijakan baru yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) se-Bali sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. Menerapkan ketentuan yang sama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK se-Bali;
b. Pemberian layanan dan sistem pembelajaran yang sama bagi semua SMA/SMK se-Bali;
c. Memberlakukan kebijakan/keberpihakan yang sama untuk semua siswa miskin SMA/SMK se-Bali.

• Tidak hanya mengurus siswa miskin SMAN/SMKN Bali Mandara saja, tetapi berkewajiban mengurus semua siswa miskin SMAN/SMKN/SLB se-Bali, bahkan juga harus membantu siswa miskin SMA/SMK/SLB Swasta se-Bali. Gubernur Bali Berlakukan Kebijakan Baru Yang Berpihak Kepada Semua Siswa Miskin SMA/SMK/SLB Se-Bali

• Jumlah siswa miskin SMAN/SMKN Bali Mandara hanya sebanyak 873 orang per tahun, sedangkan jumlah siswa miskin SMAN/SMKN se-Bali mencapai hampir 18.000 siswa.
d. Keberpihakan dengan membantu semua siswa miskin sebesar Rp. 1.500.000 per siswa per tahun, mulai berlaku tahun 2022 dalam APBD Perubahan, sesuai kemampuan anggaran.

Prof Damriyasa menjelaskan bahwa selain dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, untuk semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di SMA/SMK/SLB, sudah berlaku kebijakan Pemerintah Pusat berupa Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp. 1.000.000 per siswa per tahun, sehingga semua siswa miskin akan mendapat bantuan sebesar Rp. 2.500.000 per siswa per tahun.

“Dengan kebijakan baru ini, Gubernur Bali memastikan bahwa semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di Bali akan diakomodir dalam PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMAN/SMKN di Kota/Kabupaten se-Bali. Sehingga para siswa dapat mengikuti pendidikan di wilayah masing-masing, tidak perlu bersekolah di SMAN/SMKN Bali Mandara, Buleleng. Dengan demikian, para siswa dapat tinggal bersama orangtua, sekaligus bisa membantu pekerjaan orangtua di rumahnya,” papar Prof Darmiyasa.

Disebutkan Prof Damriyasa, Gubernur Bali akan memberlakukan kebijakan pembebasan sumbangan dana KOMITE bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di SMA/SMK/SLB se-Bali. “Untuk siswa kelas XI dan XII SMAN/SMKN Bali Mandara tetap dilanjutkan dengan pola pembelajaran berasrama, sampai lulus,” ucap Prof Damriyasa.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, tidak menyelenggarakan pendidikan kedinasan atau seperti kedinasan dengan memakai seragam khusus yang berbeda dengan sekolah reguler.

Prof Damriyasa mengungkapkan bahwa kebijakan baru Gubernur Bali terhadap pengelolaan SMAN/SMKN Bali Mandara didasarkan beberapa alasan fundamental.

Berikut hasil kajian yang dijadikan dasar terbitnya kebijakaan baru Gubernur Bali terhadap pengelolaan SMAN/SMKN Bali Mandara.Perbandingan Pengelolaan dan Pencapaian Prestasi SMAN/SMKN Bali Mandara dengan SMAN/SMKN Reguler

1. Dari segi satuan pembiayaan, SMAN Bali Mandara sebesar Rp. 20 Juta per siswa per tahun. Sementara SMAN Reguler hanya sebesar Rp. 0,7 Juta (Rp. 700.000) per siswa per tahun. Sedangkan SMKN Bali Mandara sebesar Rp. 22 Juta per siswa per tahun. Sementara SMKN Reguler hanya sebesar Rp. 0,9 Juta (Rp. 900.000) per siswa per tahun.

2. Sangat jelas terlihat, ternyata satuan biaya SMAN/SMKN Bali Mandara jauh lebih tinggi mencapai 20 kali lipat dibandingkan satuan biaya SMAN/SMKN Reguler.

3. Siswa SMAN/SMKN Bali Mandara diasramakan dan semua kebutuhan biaya pendidikan ditanggung APBD. Sedangkan siswa SMAN/SMKN Reguler tidak mendapat perlakuan seperti itu. Gubernur Bali Berlakukan Kebijakan Baru Yang Berpihak Kepada Semua Siswa Miskin SMA/SMK/SLB Se-Bali

4. Capaian prestasi lulusan SMAN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, ternyata lebih rendah dibandingkan dengan beberapa SMAN Reguler.
• Rata-rata persentase lulusan SMAN Bali Mandara, tahun 2018-2021 yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 40%.
• Sedangkan persentase lulusan SMAN Reguler yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri justru lebih tinggi, seperti SMAN 1 Tabanan sebanyak 45%, SMAN 1 Singaraja sebanyak 50%, SMAN 1 Denpasar sebanyak 52%, bahkan SMAN 4 Denpasar mencapai 68%.

5. Sedangkan capaian prestasi lulusan SMKN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang bekerja dan berwirausaha, ternyata hampir sama dengan SMKN Reguler.
• Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang langsung bekerja sebanyak 68,4%, ternyata hampir sama dengan lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Tabanan sebanyak 68,2%.
• Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang berwirausaha sebanyak 4,1%, ternyata justru lebih rendah dari lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Singaraja sebanyak 10,3%.

6. Dengan satuan biaya yang jauh lebih tinggi, secara umum lulusan SMAN/SMKN Bali Mandara ternyata tidak lebih baik dari lulusan SMAN/SMKN Reguler, sehingga kurang efektif, tidak efisien, dan tidak berkeadilan.

7. Tidak semua lulusan SMAN Bali Mandara memiliki kepastian untuk diterima di Perguruan Tinggi, mengingat tidak ada Perguruan Tinggi yang secara khusus menampung semua mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikannya tidak berlanjut. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: