Perkembangan Terbaru Mengenai Pemekaran Kabupaten Bogor
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Isu ini telah berjalan selama lebih dari dua dekade dan semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir.
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menyatakan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri sejak 2004. Meskipun kajian akademik dan administratif menunjukkan bahwa wilayah tersebut layak untuk dibentuk sebagai daerah otonom, hingga saat ini belum ada realisasi.
Menurut Kang Yus, salah satu faktor utama yang menghambat proses pemekaran adalah kebijakan moratorium pembentukan DOB yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, ia menegaskan bahwa moratorium tersebut bukanlah kebijakan permanen dan membutuhkan upaya bersama serta hubungan politik yang kuat agar pemekaran dapat segera terwujud.
Dukungan dari Pemkab Bogor
Kang Yus memberikan apresiasi terhadap langkah Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025–2030, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan kepemimpinan mereka, pasangan tersebut telah menunjukkan dukungan nyata melalui penganggaran dan pembangunan infrastruktur.
Beberapa program yang telah dijalankan antara lain alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar pada 2025 dan rencana anggaran Rp300 miliar pada 2026 untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Selain itu, Pemkab Bogor juga menyiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program satu sarjana satu desa, serta penguatan layanan kesehatan dan perencanaan tata ruang wilayah calon DOB yang melibatkan lembaga profesional Ikatan Ahli Perencanaan Nasional (IAP).
Persiapan Pusat Pemerintahan
Selain itu, Pemkab Bogor juga telah menyiapkan rencana lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Salah satunya adalah pengajuan lahan kepada PTPN I Regional 2 seluas 41 hektare yang direncanakan menjadi kawasan perkantoran pemerintah.
Dalam Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang digelar Rabu (17/12), Bupati dan Wakil Bupati Bogor menegaskan komitmen dalam pembangunan wilayah serta dukungan terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
Penegasan Bupati tentang Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor menyampaikan berbagai program pengembangan yang menyasar seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah hanya fokus di wilayah Cibinong.
“Anggapan bahwa pemerintah hanya fokus di Cibinong adalah isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan bertujuan memecah belah kepemimpinan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dan pemekaran wilayah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. “Tanpa kekompakan dan dukungan kolektif masyarakat Kabupaten Bogor, berbagai program pemerintah sulit diwujudkan,” pungkasnya.
