Beranda / Berita / APBD 2025 Dipercepat, Gubernur Sulbar Suhardi Hadiri Rakor Evaluasi dengan Kemendagri

APBD 2025 Dipercepat, Gubernur Sulbar Suhardi Hadiri Rakor Evaluasi dengan Kemendagri

Pemprov Sulbar Konsisten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu, 24 Desember 2025.

Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian. Agenda utama dari rakor ini mencakup analisis dan evaluasi realisasi APBD Tahun 2025, sekaligus memberikan arahan kepada seluruh gubernur untuk menyiapkan paparan capaian realisasi APBD di masing-masing daerah.

Gubernur Sulbar, SDK, hadir langsung dalam rakor dan menyampaikan presentasi mengenai capaian kinerja pengelolaan APBD Sulbar. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa hingga 23 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulbar telah mencapai 90,39 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 84,60 persen. Capaian tersebut berada pada kategori jalur hijau atau normal sesuai dengan target nasional.

Selain itu, berdasarkan data yang disampaikan, Provinsi Sulbar masuk dalam lima besar nasional untuk capaian realisasi belanja daerah. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemprov Sulbar dalam menjaga efektivitas dan percepatan pelaksanaan anggaran.

“Alhamdulillah, capaian realisasi belanja APBD Provinsi Sulbar cukup bagus. Kita berada di lima besar nasional, dan ini menunjukkan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai target serta komitmen kuat dalam mengakselerasi pelaksanaan anggaran,” ujar Gubernur SDK.

Dalam rakor tersebut, turut hadir jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, yakni Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi BMD, Sri Rezki Gani, serta Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Syaharuddin dan Gaffar.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD secara disiplin dan akuntabel.

Rakor evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun 2025 dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Langkah percepatan dan evaluasi ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.

Peran Penting BPKPD dalam Pengelolaan APBD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar memainkan peran krusial dalam pengelolaan APBD. Berikut beberapa hal yang menjadi fokus BPKPD:

  • Perencanaan Anggaran: BPKPD bertugas melakukan perencanaan anggaran yang tepat sesuai kebutuhan daerah.
  • Pelaksanaan Anggaran: BPKPD memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku.
  • Pelaporan Keuangan: BPKPD melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan.
  • Evaluasi dan Monitoring: BPKPD melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi anggaran untuk memastikan keberhasilan program dan kebijakan daerah.

Strategi Pemprov Sulbar dalam Pengelolaan Keuangan

Pemprov Sulbar memiliki beberapa strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

  • Sinergi dengan Perangkat Daerah: Memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sama dalam pengelolaan anggaran.
  • Keterbukaan Informasi: Menyediakan informasi yang transparan tentang realisasi APBD.
  • Peningkatan Kapasitas Aparatur: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan.
  • Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *