Menkumham Yasonna Laoly Ingatkan SBY-AHY Jangan Main Serang Tanpa Dasar
Jakarta, SINARTIMUR.com – Ingin menekan pemerintah terutama Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly agar tidak menerima pendaftaran DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, malah sebaliknya.
Kini bukan dukungan dan simpati yang didapat dari pemerintah, malah kecaman dan peringatan keras yang diraihnya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang selama menjadi sasaran tuding SBY dan AHY soal KLB Partai Demokrat Deli Serdang, ternyata habis pula kesabarannya dan akhirnya angkat bicara mengenai perseteruan yang terjadi dalam Partai Demokrat.
Dikutip dari Terkini.Id, Menteri Yasonna memberikan perngatkan keras kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak asal menuduh pemerintah tanpa dasar.
Yasonna mengaku bahwa pemerintah akan mengusut kasus itu dengan cara yang objektif. Oleh karena itu, SBY dan AHY tak perlu memberikan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemerintah.
“Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demorkat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya! Main isunasi,” tandas Yasonna mengingatkan SBY dan AHY dilansir dari Terkini.Id yang mengutip dari Suara, Selasa (9/3/2021).
Tak hanya itu, Yasonna juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan bersikap profesional dalam menangani kasus partai bintang mersi tersebut. “Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik,” kata Yasonna.
Yasonna melihat bahwa konflik Demokrat itu masalah dualisme kepemimpinan Partai Demokrat saat ini masih menjadi permasalahan internal partai tersebut, karena pengurus hasil KLB yang dipimpin Moeldoko belum mendaftarkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara kepada pemerintah.
“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami,” tegas Yasonna.
Menteri Yasonna menegaskan, “Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting.” frs/jmg/*
