Jakarta — Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) dinilai menghadapi perlakuan berbeda dalam pelaksanaan kampanye Pilpres 2024. Sejumlah pengamat menilai, beberapa kegiatan kampanye AMIN kerap dibatalkan atau terkendala izin, berbeda dengan pasangan calon lain yang relatif lebih lancar.
Pengamat komunikasi politik Muhammad Sufyan mengatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan ketimpangan dalam pelaksanaan kampanye di sejumlah daerah.
“Nomor 02 malah bisa pasang atribut di tugu selamat datang di Batam walau kemudian dicopot. Tapi nomor 01 (AMIN) sudah nyata dibatalkan kampanye di enam lokasi,” ujar Sufyan dikutip dari FYI.co.id, Rabu (3/1/2024).
Beberapa kegiatan kampanye AMIN yang batal digelar di antaranya silaturahmi akbar di Taman Ratu Sultan Safiatuddin, Aceh, yang izinnya dicabut oleh pemerintah daerah. Selain itu, rencana penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, serta agenda kampanye di Pekanbaru, Riau, juga mengalami pembatalan izin.
Situasi ini menimbulkan persepsi di kalangan pendukung AMIN bahwa ada perlakuan yang tidak setara di antara peserta pemilu. Mereka menilai seharusnya semua pasangan calon mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam menggunakan fasilitas publik untuk kampanye.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu mengenai alasan pembatalan sejumlah izin tersebut. Beberapa pihak menduga keputusan itu dilandasi alasan teknis, administratif, atau pertimbangan keamanan.
Pengamat politik menilai, jika ketimpangan ini tidak diatasi, hal itu bisa berdampak pada persepsi publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu serta efektivitas kampanye pasangan calon.
“Ketika ada pasangan yang kerap terkendala izin, publik bisa menganggap prosesnya tidak adil, meski faktanya belum tentu demikian,” tambah Sufyan.
Sementara itu, tim pemenangan nasional AMIN menegaskan akan tetap melanjutkan kampanye dengan cara-cara yang sesuai aturan dan menjunjung tinggi semangat demokrasi. Mereka menyerukan agar penyelenggara pemilu memastikan semua pasangan calon mendapatkan perlakuan yang adil.
