PALANGKA RAYA, Suratkabar.id.CO – Layanan pengaduan publik SP4N-Lapor di Kota Palangka Raya mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah laporan sepanjang tahun 2025. Dari Januari hingga Desember, sekitar 2.000 aduan warga masuk dan ditangani oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui perangkat daerah terkait.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemko Palangka Raya, tercatat sebanyak 1.978 laporan masyarakat diterima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.867 laporan telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses sesuai tahapan penanganan.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui kanal resmi SP4N-Lapor.
“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan SP4N-Lapor. Setiap laporan akan diteruskan ke perangkat daerah yang berwenang untuk ditangani,” ujar Saipullah, Sabtu (13/12/2025).
Menurutnya, optimalisasi SP4N-Lapor menjadi instrumen penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik berjalan transparan dan responsif.
“Sepanjang 2025 ada 1.978 laporan yang masuk. Sebanyak 1.867 laporan sudah selesai ditindaklanjuti, sisanya masih dalam proses,” jelasnya.
Saipullah menilai tingginya jumlah laporan menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam merespons setiap aduan.
“Ini mencerminkan keseriusan pemerintah memberikan ruang partisipasi publik dan memastikan setiap pengaduan mendapat perhatian,” ucapnya.
Ia menambahkan, kualitas penanganan aduan sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara di unit layanan.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan pengaduan publik menjadi kebutuhan agar pelayanan makin cepat, tepat, dan berkualitas,” tandasnya.
Melalui upaya tersebut, Pemko Palangka Raya berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mengoptimalkan SP4N-Lapor sebagai kanal pengaduan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap aduan warga didengar dan ditindaklanjuti demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkualitas,” pungkas Saipullah.
