Pemerintah terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hingga 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP secara nasional telah mencapai 263.017 unit dengan nilai total sebesar Rp 32,67 triliun.
Rumah subsidi ini tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota. Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa meskipun program perumahan subsidi memiliki dampak positif, masih ada tantangan besar yang dihadapi, khususnya terkait kualitas hunian. Di antara bank penyalur, peran bank-bank milik negara (Himbara) masih mendominasi. Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang mencatat penyaluran sebanyak 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang tahun 2025 atau sekitar 70 persen dari total nasional.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa KPR subsidi tetap menjadi portofolio utama perseroan. Ia menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, BTN akan fokus pada pencarian debitur potensial dari berbagai institusi di berbagai sektor.
Di sisi perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga aktif dalam memperkuat distribusi KPR FLPP bagi MBR. Hingga tahun ini, BSI telah merealisasikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secara year to date, sedangkan total penyaluran sejak 2012 mencapai lebih dari 65.000 unit senilai Rp 8,5 triliun.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan bahwa pembiayaan rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. Ia menambahkan bahwa BSI siap ambil bagian dalam program strategis pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
“Setiap tahunnya, kami berupaya secara optimal untuk menyalurkan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang berkelanjutan,” ujar Anggoro.
Anggoro menambahkan bahwa kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengan tingkat non-performing financing (NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar berada di kawasan industri dengan serapan tenaga kerja MBR tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut capaian penyaluran FLPP tahun ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu,” ungkap Heru.
