Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengklaim bahwa uang sebesar Rp 6,625 triliun yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto berasal dari hasil penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara. Uang tersebut tidak berasal dari pinjaman, melainkan dari eksekusi tindak pidana korupsi dan denda administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Menurut Jaksa Agung, uang tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, sebesar Rp 2,344 triliun berasal dari denda hukum administratif terhadap 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang melakukan pelanggaran eksplorasi di kawasan ilegal.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bertugas sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum dalam penguasaan lahan hutan secara ilegal. Dalam hal ini, Satgas PKH telah berhasil menagih denda sebesar Rp 2,344 triliun dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel.
Sumber kedua pengembalian kerugian negara adalah dari pelaksanaan eksekusi atas kasus tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Uang senilai Rp 4,280 triliun berasal dari vonis yang sudah inkrah terhadap terdakwa korporasi PT Musim Mas Group dan Permata Hjau Group terkait korupsi perizinan ekspor CPO.
Dalam kasus tersebut, putusan pengadilan menyebutkan bahwa kerugian negara mencapai total Rp 17,7 triliun. Selain itu, ada satu korporasi terdakwa lainnya, yaitu Wilmar Group, yang divonis untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 13 triliun. Vonis tersebut sudah dilaksanakan pada Oktober 2025 lalu.
Namun, sisanya dari vonis tersebut, yakni senilai Rp 4 triliun, baru saja dilaksanakan saat ini.
Terkait dengan target pengembalian lahan, Presiden Prabowo menargetkan agar Satgas PKH dapat kembali menguasai setotal 5,2 juta hektare (Ha) lahan hutan milik negara yang dikuasai oleh korporasi maupun perorangan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Jaksa Agung menyampaikan bahwa dari target yang ditetapkan presiden, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali lahan hutan sebesar 4,08 juta Ha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah diserahkan kembali ke negara secara bertahap sepanjang tahun 2025 berjalan.
Selain itu, Satgas PKH juga terus berupaya untuk mempercepat proses pengembalian lahan hutan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan koordinasi antara lembaga penegak hukum serta instansi terkait, diharapkan target pengembalian lahan hutan dapat tercapai sesuai rencana. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
