Perbedaan data korban tewas banjir antara pemerintah dan relawan memicu kecemasan di kalangan masyarakat terhadap skala bencana yang sebenarnya.
Kementerian Kesehatan Thailand pada hari Senin (1/12) mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas banjir di delapan provinsi mencapai 176 orang. Angka tertinggi tercatat di Songkhla dengan 140 korban tewas. Wakil Sekretaris Tetap Dr Sakda Alapach menyatakan bahwa angka ini diperkirakan sedikit meningkat karena warga yang terdampak kembali ke rumah masing-masing. Semua jenazah yang ditemukan di wilayah tersebut sedang diproses di Rumah Sakit Songklanagarind.
Namun, tim relawan yang bekerja di lapangan percaya bahwa jumlah korban tewas bisa lebih tinggi dari yang dilaporkan. Anyawuth Phoamphai, seorang relawan senior dari Ruamkatanyu Foundation, mengatakan bahwa pemerintah menghalangi upaya evakuasi jenazah dari daerah yang terendam banjir. “Mereka tidak ingin mengatakan yang sebenarnya,” ujarnya dalam unggahan di Facebook. Pernyataannya menyebar luas dan memicu kecurigaan serta kemarahan di kalangan warga yang terdampak banjir.
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Jenderal Surachate Hakparn, yang juga merupakan warga asli Songkhla, mengklaim bahwa jumlah korban tewas kemungkinan mencapai 1.000 orang. Ia mengutip pernyataan dari penduduk setempat dan petugas penyelamat yang terlibat dalam operasi evakuasi jenazah. Menurutnya, jumlah korban tewas sebenarnya bisa lebih tinggi dari perhitungan Kementerian Kesehatan. Ia menuduh pemerintah menyembunyikan data karena kritik terhadap respons bencana yang semakin meningkat.
Surachate juga menyebutkan bagaimana rumah sakit mengklasifikasikan korban tewas. Menurutnya, beberapa korban mungkin meninggal karena banjir menghalangi mereka mendapatkan perawatan medis. Dalam kasus seperti itu, ia menyatakan bahwa pemerintah tidak mungkin menghitung mereka sebagai korban banjir.
Namun, klaim tersebut dibantah oleh Sakda. Ia menjelaskan bahwa beberapa lembaga bekerja sama di wilayah yang terkena bencana. “Tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta,” katanya. Ia menambahkan bahwa rumah sakit telah menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin tambahan jika ditemukan korban lebih banyak.
Wakil Ketua Senat Jenderal Kriangkrai Srirak meminta media untuk meneliti semua klaim dan memverifikasi informasi di tengah maraknya laporan daring yang tidak berdasar. Ia memperingatkan agar tidak menyebarkan informasi tentang korban tewas tanpa bukti, karena misinformasi berisiko memperdalam keresahan publik dan merusak kepercayaan terhadap peringatan darurat resmi.
“Jika tidak benar, mereka yang menyebarkan klaim tersebut harus bertanggung jawab,” katanya. Ia kemudian menyatakan bahwa kebingungan dapat muncul akibat miskomunikasi.
