Peraturan Ekuitas Minimum yang Mempengaruhi Industri Asuransi dan Reasuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan bahwa perusahaan perasuransian wajib memenuhi ekuitas minimum pada akhir tahun 2026. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri asuransi di Indonesia.
Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, menyampaikan bahwa peningkatan ekuitas minimum akan berdampak terhadap bisnis reasuransi. Menurutnya, prospek perusahaan reasuransi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi aturan tersebut.
“Jika pemenuhan kenaikan ekuitas mengalami penundaan, maka prospek bisnis reasuransi akan lebih besar tahun depan,” ujarnya. Irvan menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas akseptasi asuransi akan membutuhkan peran reasuransi yang lebih besar.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebelumnya telah mengirimkan surat kepada OJK untuk meminta relaksasi atau perpanjangan waktu dalam pemenuhan ekuitas minimum. Surat ini diserahkan saat acara Indonesia Rendezvous 2025 di Bali pada 17 Oktober 2025.
Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari OJK. “Kami berharap kebijakan yang disampaikan dapat memaparkan kondisi industri secara menyeluruh dalam menghadapi tantangan POJK 23/2023,” katanya.
Budi menegaskan bahwa industri asuransi umum tidak menolak ketentuan ekuitas minimum. Namun, ia berharap adanya relaksasi perpanjangan waktu agar perusahaan asuransi umum yang kurang modal bisa lolos ekuitas tahap pertama.
“Kami hanya meminta relaksasi perpanjangan waktu. Jika hal itu dikabulkan, tentunya kami menyampaikan tidak sepenuhnya semua perusahaan diberikan relaksasi. Jadi, hanya perusahaan tertentu saja,” tuturnya.
Selain industri asuransi umum, kondisi serupa juga terjadi di industri asuransi jiwa. Bahkan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) saat ini sedang melakukan kajian yang akan disampaikan kepada regulator.
“Tiga asosiasi nantinya akan bersama-sama memperjuangkan para anggotanya dalam menghadapi POJK 23 untuk 2026 dan 2028,” kata Budi.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa OJK belum akan memberikan relaksasi terkait pemenuhan ketentuan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi untuk 2026. Ogi menekankan bahwa OJK tetap berkomitmen untuk mendukung permodalan industri asuransi.
“OJK mendukung penguatan permodalan industri asuransi untuk memastikan ketahanan dan stabilitas keuangan perusahaan serta perlindungan polis,” katanya.
Ogi menambahkan bahwa kebijakan permodalan akan tetap dijalankan secara konsisten agar industri asuransi dapat tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. OJK mencatat bahwa terdapat 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum untuk tahap pertama pada 2026.
Untuk peningkatan ekuitas tahap pertama tahun 2026, perusahaan asuransi wajib memenuhi aturan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp 100 miliar, reasuransi sebesar Rp 500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp 200 miliar. Aturan ekuitas minimum tahap pertama harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026.
