Strategi Pengembangan Kecerdasan Buatan di Indonesia
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi digital. Dalam upaya membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan AI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah merancang strategi pengembangan AI dalam tiga horizon jangka pendek, menengah, dan panjang.
Jangka Pendek: Penguatan Infrastruktur dan Talent
Dalam jangka pendek, yaitu 2025–2027, fokus utama peta jalan AI adalah penguatan tata kelola ekosistem, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menekankan bahwa talenta digital dan infrastruktur merupakan dua pilar utama dalam pengembangan AI nasional.
“Kita harus mencari strategi yang tepat apakah pengembangan talenta ini dilakukan bersama dengan pendekatan pembangunan infrastruktur atau kita fokus terlebih dahulu dalam pembangunan talenta digital,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?”.
Namun, Nezar mengakui bahwa infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih belum memadai, khususnya dari sisi industri hulu. Indonesia hingga saat ini belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor.
Tantangan Industri Hulu dan Hilirisasi
Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel dan pasir silika, tetapi minimnya hilirisasi membuat bahan mentah tersebut diekspor ke luar negeri untuk kemudian diolah dan dijual kembali ke pasar global. Nezar menilai hal ini harus dihentikan dengan melakukan downstreaming dan mineralisasi agar bisa masuk dalam rantai pasok global.
Contoh nyata yang diberikan oleh Nezar adalah kunjungan ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam. Di pabrik tersebut, seluruh proses produksi sepenuhnya otomatis, tetapi hampir seluruh komponen dan bahan baku berasal dari luar negeri. Misalnya, gold wire yang digunakan dalam proses molding chip sepenuhnya diimpor dari Jepang meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah.
Kerja Sama dengan Negara Strategis
Situasi ini mendorong pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, untuk kembali memetakan potensi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, khususnya Jepang. Nezar meyakini bahwa seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sudah dimiliki Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat.
“Dengan pembuatan peta jalan kecerdasan artificial ini, kita mungkin bisa maju satu step dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun demikian, mau membangun software AI itu saya kira harus membuka pikiran. Kita belajar lebih banyak dengan negara-negara yang sudah mencoba membangun itu,” ujarnya.
Jangka Menengah: Penguatan Riset dan Pembiayaan
Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga mendorong penguatan riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal. Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai sangat krusial. Komdigi mengarahkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing guna memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.
Regulasi AI yang Sedang Diproses
Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan. “Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” katanya usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat.
