Peringatan Hari HAM Sedunia di Kabupaten Jayapura
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, masyarakat dan kelompok aktivis di Kabupaten Jayapura menggelar aksi yang dihadiri oleh berbagai pihak. Salah satu kelompok yang turut serta adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura.
Aspirasi tersebut diterima oleh Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambeyabdi, dan Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay. Mereka hadir untuk mendengarkan keluhan dan harapan dari masyarakat setempat.
Keberadaan DPRK dalam Memperjuangkan Hak Rakyat
Ruddy Bukanaung menyampaikan bahwa DPRK hadir sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua keluhan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen DPRK dalam menjaga hak-hak rakyat dan memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak terabaikan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap ratusan simpatisan yang hadir dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Menurutnya, kehadiran massa aksi yang tertib menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia. “Saya memberi apresiasi untuk semua rekan-rekan KNPB yang sudah hadir hari ini menyampaikan aspirasi dengan tertib, ini menjadi contoh bagi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia yang sedang memperingati hari HAM Sedunia,” ujarnya.
Pentingnya Kondusifitas Wilayah
Selain itu, Ruddy berharap agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas wilayah. Ia menilai kehadiran aparat keamanan merupakan bagian dari upaya melindungi hak setiap individu dalam menyatakan pendapat. “Jadi tidak ada ancaman di dalamnya,” tegasnya.
Ia juga meminta massa aksi untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana keamanan dan kamtibmas menjelang Hari Raya Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. “Setelah kegiatan ini tertib kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan menjaga suasana keamanan dan kamtibmas karena Desember 2025 ini akan merayakan Hari Natal,” ujarnya.
Pernyataan Sikap KNPB Pusat dan Sentani
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua KNPB Sentani, Sadrakcs Lagoan, KNPB Pusat bersama KNPB Sentani menyampaikan sepuluh tuntutan terhadap pemerintah Indonesia. Berikut adalah daftar tuntutan tersebut:
- Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara dan pengeboman kampung, tarik pasukan non organik dari Papua
- Buka akses tanpa syarat bagi jurnalis internasional, lembaga internasional, dan pemantau independen
- Terima misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil
- Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang terus didiskriminalisasi
- Hentikan ekspansi industri seperti PT Freeport Indonesia, Blok Wabu, sawit, Food Estate
- Hentikan pengambilan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada miliknya
- Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang
- Hentikan pembungkaman budaya dan digital termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet
- Bangun mekanisme pemantauan jangka panjang termasuk pelapor khusus PBB untuk masyarakat
- Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan final untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.
