Kemenko PM Meraih Skor Integritas Tinggi dalam SPI KPK 2025
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mencatatkan pencapaian positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Dalam survei tersebut, Kemenko PM mendapatkan skor sebesar 82,61, menjadikannya sebagai salah satu kementerian koordinasi dengan indeks integritas tertinggi. Capaian ini menjadi bukti komitmen Kemenko PM dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar atau dikenal sebagai Cak Imin, menyampaikan bahwa hasil ini sejalan dengan upaya pihaknya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui sistem yang berintegritas. Menurutnya, pemberdayaan tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara.
“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” ujarnya.
Proses Pelaksanaan SPI KPK 2025
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 melibatkan sejumlah besar institusi dan responden. Sebanyak 657 lembaga dan 837.693 responden dari berbagai kalangan, termasuk internal, eksternal, serta para ahli, ikut berpartisipasi dalam survei ini. Hasilnya dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
- Rentan: Skor di bawah 73
- Waspada: Skor antara 73 hingga 78
- Terjaga: Skor di atas 78
Hasil SPI KPK digunakan sebagai alat ukur presisi untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan menentukan area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang rentan terhadap korupsi.
Komitmen untuk Memperbaiki Sistem
Cak Imin menekankan bahwa skor SPI KPK bukanlah akhir dari proses. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga dapat melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki sistem dan menutup celah penyimpangan.
“Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” jelasnya.
Pemberdayaan Berbasis Data
Salah satu inisiatif Kemenko PM adalah penguatan tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN digunakan untuk memastikan program pemberdayaan tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.
“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” tambahnya.
Tahun 2026 sebagai Tahun Konsolidasi
Kemenko PM menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur. Tujuannya adalah agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga ke pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” pungkas Cak Imin.
